Sragen, Gesuri.id - Anggota DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti siap memperjuangkan kenaikan dana alokasi khusus (DAK) pertanian untuk sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Salah satunya Kabupaten Sragen yang selama ini menjadi lumbung pangan nasional.
Baca: Bupati Faida Serahkan Bantuan Program BEKERJA Kementan
Meski produksi beras di Sragen menduduki nomor dua di Jawa Tengah (Jateng), namun DAK yang diterima hanya Rp 2 miliar pada tahun ini. Nilai tersebut menjadi bahan evaluasi dan diusulkan untuk naik.
”Ketika rapat dengan Kementerian Pertanian, Sragen salah satu yang saya usulkan karena salah satu lumbung padi nasional. Sragen masuk dari lima kabupaten yang menjadi usulan prioritas di Jateng,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Selain Sragen, kabupaten lain yang mendapat prioritas yakni Cilacap, Grobogan, Brebes, dan Klaten. Dia menyampaikan, DAK Pertanian sangat penting untuk irigasi, jalan usaha tani dan perbaikan sarana prasarana pertanian.
”Idealnya untuk daerah penghasil padi i mendapat DAK Rp 20-25 miliar. Tahun ini hanya Rp 2 miliar, tidak ada perubahan. Kita lihat karena kurang irigasi, akhirnya lahan pertanian jadi kering,” beber Agustina saat bertemu dengan kelompok tani di Tanon, Desa Sidokerto, Kecamatan Plupuh, Sragen, akhir pekan lalu.
Pihaknya menjabarkan, saat ini baru dilakukan perhitungan. Beberapa kabupaten yang menjadi sentra pertanian memang mendapat DAK besar. Pada akhir Oktober nanti dilakukan penajaman. Jika dari lima usulan itu tidak dapat, paling tidak Sragen dapat DAK lebih besar dari 2018.
Anggota DPR RI dari Dapil IV Jateng wilayah Sragen, Karanganyar dan Wonogiri ini menyampaikan, beberapa waktu lalu pihaknya juga bertemu Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Pihaknya mengupayakan peningkatan DAK pertanian untuk Sragen.
Baca: Rahmad: Kata Bung Karno Pertanian Hidup Mati Bangsa
Sementara disinggung soal nasib K2 penyuluh pertanian, pihaknya mendorong untuk diakomodasi. Sebagai legislator, pihaknya mengakui banyak komponen yang harus diakomodasi. Namun masalah ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya komisi IV DPR RI.
