Jabar, Gesuri.id - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan proses penting untuk dijalani agar memastikan rencana pembangunan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penilaian tersebut datang dari Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Angie Natesha Goenadi Go, saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Margahayu, Senin, 24 Februari 2025.
Musrenbang Kecamatan Margahayu diadakan untuk membahas rencana pembangunan yang merupakan prioritas daerah dan telah tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa.
"Kita harus memastikan bahwa rencana pembangunan yang kita buat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, pro rakyat. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam Musrenbang ini sangat penting," ujar Teh Angie, sapaan akrabnya.
Teh Angie yang merupakan warga asli Margahayu ini menuturkan, implementasi dari Musrenbang adalah pembangunan yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Di antaranya dengan membangkitkan daya saing daerah, meningkatkan sumber daya manusia, menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata berbasis partisipasi masyarakat.
Anggota Komisi B dari Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan.
Ia juga menyatakan, masyarakat harus terlibat dalam proses pembangunan dan harus dapat memantau kemajuan pembangunan. "Kita harus memastikan bahwa proses pembangunan yang dilakukan benar-benar transparan dan akuntabel. Masyarakat harus terlibat dalam proses pembangunan dan harus dapat memantau kemajuan pembangunan," tutur Teh Angie.
Perempuan cantik ini menambahkan, DPRD menampung aspirasi masyarakat yang menjadi prioritas untuk menyusun pokok pokok pikiran DPRD.
Teh Angie mengatakan PDAM Kertarahardja akan digenjot untuk masuk ke Kecamatan Margahayu pada tahun ini dan sekarang sudah berjalan.
Anak Korban KDRT Terkait dengan kasus kriminalitas di Kecamatan Margahayu, Teh Angie mendorong agar wanita dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk diadvokasi. Ia juga meminta pengembang untuk segera menyerahkan titik-titik pemasangan PJU dan CCTV ke Pemda Kabupaten Bandung agar segera dapat direalisasikan.
"DPRD sebagai lembaga legislatif yang menampung aspirasi masyarakat memiliki kepentingan terhadap proses dan mekanisme perencanaan yaitu menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan skala prioritas yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD sehingga dapat menyentuh langsung pada masyarakat," paparnya.
Teh Angie menambahkan, proses pengusulan rencana pembangunan tersebut didorong melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)- RI.
"Dengan aplikasi itu maka kebocoran dalam penganggaran dan ketidakkonsistenan program dapat diantisipasi," tandasnya.
Di tempat yang sama, Camat Margahayu Tati Suharyati, mengatakan Margahayu merupakan perbatasan dengan Kota Bandung, dan mempunyai IPM Tertinggi di Kabupaten Bandung. Selain itu, beberapa waktu lalu di Kecamatan Margahayu terjadi kasus kriminalitas yang cukup menonjol yakni kasus pembunuhan di dua lokasi.
"Masih menjadi PR kita bersama yakni permasalahan sampah, stunting dan banjir," ujar dia.
Hadir mewakili Bupati Bandung, Kepala Dinas Olah Raga Kabupaten Bandung, DR. Ir. Erwin dan anggota DPRD Kabupaten Bandung. Selain itu, hadir pula Camat Margahayu Tati Suharyati, Danramil, Kapolsek, Disperkintam, Bappeda, DPMD dan OPD di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Desa/Kelurahan se-Kecamatan Margahayu, BPD se-Kecamatan Margahayu serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tamu undangan lainnya.
