Kulon Progo, Gesuri.id - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memutasi beberapa dokter spesialis dari Rumah Sakit Umum Daerah Wates ke Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang untuk melayani pasien BPJS Kesehatan karena adanya sistem rujukan berjenjang.
"Dalam waktu dekat ini, kami akan mengeluarkan surat keputusan bupati terkait pemindahan dokter spesialis RSUD Wates ke RSU Nyi Anggeng Serang untuk melayani pasien dan optimalisasi kinerja dokter," kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Senin (15/10).
Baca: Kulon Progo Harapkan Proyek Percontohan System Global Budget
Ia mengatakan jumlah pasien RSUD Wates mengalami penurunan 25 persen hingga 30 persen karena penerapan sistem pelayanan berjenjang BPJS Kesehatan. Sebelum penerapan pelayanan BPJS berjenjang, setiap poli klinik sekitar 450 pasien per hari, sekarang turun menjadi 300 sampai 325 pasien per hari. Penurunannya sekitar 25 persen hingga 30 persen.
Hal ini, berbeda dengan Rumah Sakit Umum Nyi Ageng Serang Sentolo yang mengalami peningkatkan jumlah pasien, biasanya setiap poli klinik melayani antara 100 hingga 120 pasien per hari, sekarang meningkat menjadi 300 hingga 350 pasien per hari. Lonjakan pasien di RSU Nyi Anggeng Serang memang luar biasa, karena sebagian besar pasien BPJS Kesehatan di Kulon Progo periksa kesehatan di sana.
"Setiap harinya, kami memantu perkembangan RSUD Wates dan rumah sakit di Kulon Progo, dampak dari penerapan sistem pelayanan berjenjang BPJS Kesehatan," katanya.
Untuk itu, lanjut Hasto, saat ini, Pemkab Kulon Progo tengah proses mengerahkan tenaga medis dari RSUD Wates ke RSU Nyi Ageng Serang. Selain itu, Pemkab Kulon Progo akan menaikkan status RSU Nyi Ageng Serang dari Tipe D ke Tipe C.
"Harapannya, pasien BPJS Kesehatan tetap terlayani, dan pasien dari Kulon Progo tidak di rawat ke luar wilayah," katanya.
Namun demikian, Hasto membantah penurunan pasien RSUD Wates dan banyaknya pasien BPJS Kesehatan ke luar Kulon Progo memilih berobat ke rumah sakit di luar Kulon Progo sebagai bentuk kegagalan pemkab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Hal ini, menimbang pasien BPJS Kesehatan tidak dapat mendapatkan pelayanan RSUD Wates yang setiap tahun dibangun dan dilengkapi fasilitas kesehatannya dengan biaya puluhan miliar.
Menurut Bupati, masalah BPJS Kesehatan merupakan masalah seluruh daerah di Indonesia dengan diterapkannya pelayanan berjenjang BPJS Kesehatan. Untuk itu, Pemkab Kulon Progo menjalin komunikasi secara intensif dengan BPJS Kesehatan, supaya bisa menjadi proyek percontohan penerapan desentralisasi BPJS Kesehatan dengan "system global budget".
Proyek percontohan ini diharapkan rakyat mendapat pelayanan yang mudah, BPJS Kesehatan tidak merugi di Kulon Progo, operator juga nyaman melayani masyarakat.
Ia mencontohkan anggaran BPJS Kulon Progo ini sebesar Rp120 juta per tahun. Kalau dengan sistem baru ini bisa 80 persennya saja. Kemudian 80 persennya itu, sekitar 98 miliar dikasih ke Kulon Progo hanya ditangani dengan anggaran itu, kekuranganya ditanggung pemkab dengan persetujuan DPRD Kulon Progo.
"Kami siap jika Kulon Progo untuk menjadi proyek percontohan dengan system global budget berbasis wilayah terkait BPJS Kesehatan," kata Hasto.
Ia mengatakan global budget berbasis wilayah ini, BPJS Kesehatan mengalokasikan dana untuk pelayanan kesehatan di Kulon Progo sesuai kemampuan yang ada, kemudian jika kekurangan dana bisa "cost sharing" dengan Pemkab Kulon Progo.
Baca:
Menurut dia, sistem pelayanan BPJS Kesehatan yang diberlakukan saat ini sering mendapat masukan dari masyarakat dan beberapa pihak terkait pelayanan BPJS Kesehatan.
"Kami berharap adanya perubahan agar ada jalan keluar agar semua pihak nyaman. Untuk itu, global budget jadi satu harapan untuk keluar dari jeratan, tanpa merugikan pemangku kepentingan. BPJS Kesehatan juga dijamin untuk tidak nombok untuk pelayanan lokal di Kulon Progo, masih menyimpan untuk menjangkau orang Kulon Progo yang berobat di luar Kulon Progo," katanya.
