Jember, Gesuri.id - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Hadi Supaat menyayangkan soal dibatalkannya pembagian Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Kecamatan Kaliwates. Hadi menilai, ini terjadi karena sistem verifikasi data yang dilakukan Bank Mandiri maupun data yang dimiliki Kecamatan Kaliwates semrawut.
Pasalnya terjadi ketidaksamaan atau sinkronisasi data yang tepat. Sehingga terjadi selisih jumlah data antara yang dimiliki Bank Mandiri yang didapat dari Kemensos, dengan data yang dipegang Kecamatan yang berdasarkan data penerima kartu BPNT 2020.
Baca: BAGUNA Kab Pemalang Bantu Korban Banjir di Kota Pekalongan
Hadi mengatakan, jika pada tahun lalu tidak terjadi persoalan soal data penerima kartu BPNT 2020, semestinya tahun 2021 ini juga tidak ada persoalan. Apalagi tahun ini hanya migrasi dari BNI ke Bank Mandiri.
“Seharusnya ada pemutakhiran data minimal setiap tiga bulan sekali, ataupun enam bulan sekali, sehingga tidak semrawut seperti sekarang ini,” kata Hadi saat dikonfirmasi usai sidak ke Kantor Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Selasa (9/2).
Menurut Hadi, sejak tahun 2015 hingga kini belum ada pemutahiran data yang dilakukan pihak Pemkab Jember. Sehingga menjadi sulit untuk mengkroscek kebenaran data yang ada.
Tentunya ini salah satu dampak yang terjadi sekarang. Dengan gagalnya pembagian kartu BPNT ini di sejumlah kelurahan di wilayah Kecamatan Kaliwates.
“Seperti yang terjadi di Kelurahan Jember Kidul, dan Kelurahan Kebonagung, terjadi penundaan pembagian kartu BPNT ini,” katanya.
Kata Hadi, akibat ketidaksamaan data antara penerima BPNT tahun 2020 yang diundang untuk hadir, dengan data yang dibawa pihak Bank Mandiri.
Hadi yang juga anggota Komisi C DPRD Jember ini menambahkan, meski pihak Bank Mandiri memberikan solusi soal membuka loket layanan di kantor pusatnya sendiri, hal itu tetap menjadi beban persoalan baru dan penilaian tersendiri bagi pihaknya.
“Tentunya saya sedikit keberatan lah ya. Karena beberapa hal (pertimbangan) diantaranya, keselamatan para penerima kartu saat diperjalanan serta mengantisipasi jika ternyata ada sedikit kekeliruan masalah data, maka bisa diurusi di kelurahan maupun kecamatan, agar lebih dekat dan pelayanan optimal,” ujarnya.
Yang paling utama dalam persoalan perbedaan data kali ini, menurut Hadi, lebih dikarenakan tidak adanya verifikasi faktual data yang valid sehingga sering terjadi persoalan di lapangan.
Terpisah, Koorkab Program Keluarga Harapan (PKH) Wilayah 2 Otong Muji Nugroho mengatakan persoalan ketidaksamaan data antara milik Bank Mandiri dan milik kecamatan, diduga disebabkan adanya miss komunikasi.
Baca: PDI Perjuangan Kab Bekasi Bantu Warga Korban Banjir
“Apalagi kami yang sering di lapangan melakukan pendampingan kepada peserta PKH. Kami tahu dan paham datanya. Tapi terjadi miss komunikasi dan kita (PKH) jarang dilibatkan,” kata pria yang akrab dipanggil Otong ini.
Namun demikian, diakui Otong, pihaknya pun akhirnya ikut dilibatkan dalam upaya sinkronisasi data itu.
“Itupun baru kemarin kita dilibatkan. Saya telpon pihak Bank Mandiri dan hanya bertemu sekitar setengah jam saja untuk berkoordinasi ,”ujarnya.
