Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) menyampaikan empat poin penting dal Rapat Kerja (Raker) antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, pejabat Eselon 1 dan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Rapat digelar secara virtual, dipimipin Ketua Komisi IV Sudin dari Ruang Rapat Komisi IV, sementara Menteri Edhy Prabowo dan jajaran mengikuti rapat dari kantor KKP. Ansy sendiri melakukan Work From Home (WFH).
Baca: PDI Perjuangan Gotong Royong Kedepankan Program Padat Karya
Empat poin penting yang disampaikan Ansy adalah, pertama, terkait rencana kegiatan KKP dalam pemulihan ekonomi akibat Covid-19. Dalam materi presentasinya, KKP mempunyai sejumlah rencana kerja dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak Covid-19 yang menyasar nelayan dan usaha perikanan.
Bantuan yang paling besar dialokasikan untuk bantuan bioflok sebanyak 395 paket senilai Rp 78,2 miliar.
"Saat melakukan sosialisasi pemberian bantuan perikanan budidaya dari KKP kepada warga di Dapil NTT II, saya mendapatkan fakta bahwa pemberian bantuan perikanan budidaya dari KKP terutama bantuan bioflok untuk warga tidak mudah direalisasikan. Masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan bantuan bioflok karena penerimanya disyaratkan harus BERBADAN HUKUM yang terdaftar di Kemenkumham. Syarat ini tidak mudah dipenuhi. Di NTT dan banyak daerah lain sangat sulit menemukan alias sangat minim usaha perikanan yang berbadan hukum. Kebanyakan usaha perikanan skala kecil tidak berbadan hukum. Masyarakat tidak punya cukup uang untuk mengurus status badan hukum, "ungkap Ansy.
Karena itu, lanjut Ansy, demi percepatan pemulihan ekonomi, seharusnya syarat penerima bantuan bioflok dibuat lebih longgar.
"Longgar bukan berarti asal-asalan. KKP perlu mempertimbangkan kondisi lapangan, di mana mayoritas pembudi daya perikanan terutama di wilayah timur masih minim legalitas resmi," ujarnya.
Poin keempat yang disampaikan Ansy terkait penerima bantuan KKP harus mempunyai e-KUSUKA. KKP berencana memberikan sejumlah bantuan di sektor KKP, seperti nelayan akan mendapatkan paket perbekalan melaut, alat penangkap ikan, dan asuransi nelayan. Ada juga bantuan paket sarana produksi (pakan, pupuk dan obat-obatan) untuk pembudidaya ikan/udang.
Baca: Kepala Daerah Kader Banteng Diminta Rapid Test Untuk Rakyat
Selain itu, bagi skala mikro kecil terdapat bantuan pemasaran. Bantuan baru diberikan jika telah terdaftar di KKP melalui e-KUSUKA (elektronik Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan).
"Pertanyaan saya, berapa banyak nelayan dan pelaku usaha di bidang perikanan yang bisa mengakses internet, sehingga bisa memiliki e-KUSUKA? Masih banyak nelayan di wilayah pedesaan terpencil seperti NTT yang tidak bisa mengakses internet. Apakah ada alternatif kebijakan lain agar nelayan bisa mendapatkan bantuan KKP?" ujar Ansy.
Terkait poin pertama dan kedua, lanjut Ansy, mesti ditegaskan kembali ingatan bahwa prioritas penerima bantuan adalah rakyat berpenghasilan rendah dan masyarakat tak mampu. . Masyarakat kategori ini tidak mudah mengakses e-KUSUKA.
Pokok pikiran Ansy yang ketiga adalah terkait pembelian produk perikanan oleh BUMN. Ansy menilai hal itu merupakan kebijakan bagus dalam situasi sekarang. Saat hasil perikanan para nelayan banyak, tapi tidak terserap pasar domestik dan luar negeri, BUMN memang seharusnya membeli ikan nelayan.
"Saya mengusulkan agar tidak hanya BUMN, tetapi diperluas kerja sama KKP dengan Kemensos agar dijadikan PAKET BANTUAN untuk masyarakat. Atau bahkan, KKP bertindak sebagai OFF-TAKER atas produk ikan nelayan. Dengan itu, nelayan lebih tenang karena tidak lagi khawatir tidak ada pembeli," papar Ansy.
Ansy mengungkapkan, di NTT baru-baru ini terjadi penguburan ikan segar karena tidak bisa terserap oleh pasar. Maka dari itu, langkah pembelian produk perikanan oleh BUMN yang diusulkan KKP harus didukung.
"Saya juga meminta KKP memberikan bantuan COLD STORAGE untuk NTT. Cold Storage berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil tangkapan nelayan guna menjaga kualitas hasil tangkapan,"
Poin keempat yang disampaikan Ansy terkait Illegal fishing. Ansy mengapresiasi KKP karena berhasil menangkap 27 kapal pencuri ikan berbendera asing selama pandemi Covid-19.
"Saya berharap KKP tidak lengah mengawasi laut, sehingga kapal pencuri ikan asing tidak memanfaatkan celah untuk melakukan pencurian ikan," ujarnya.
