Semarang, Gesuri.id - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang rentan terjadinya kekerasan menjadi perhatian Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Untuk itu, pria yang akrab disapa Hendi tersebut meminta para kepala sekolah bertindak tegas untuk mencegah terjadinya kekerasan saat pelaksanaan MPLS.
”Dibutuhkan sanksi tegas oleh para kepala sekolah, untuk mengatasi persoalan kekerasan di sekolah, termasuk bullying. Narkoba dan tawuran pelajar juga menjadi sorotan. Dibutuhkan pendekatan khusus dan sanksi yang tegas untuk mengatasinya,” ujarnya, Rabu (18/7).
Baca: Berantas "Bullying", Langkah Hendi Diapresiasi David Beckham
Hendi menambahkan, tantangan untuk mendidik generasi milenial sangat luar biasa. Generasi milenial cenderung melindungi dirinya sendiri dam lebih suka ada di dalam sebuah kelompok kecil. Selain itu, mereka pintar serta canggih, karena semua informasi mudah didapatkan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi siswa, guru, dan kepala sekolah.
"Saya angkat jempol pada Kepala SMA 1, Endang Suyatmi. Dia dengan tegas, mengeluarkan siswa-siswanya yang memukuli yuniornya,” tegas Hendi.
Terkait sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Hendi mengatakan hal itu bisa mengurangi problematika kemacetan lalu lintas di Kota Semarang. Apalagi pada 2017 lalu, Semarang masuk 10 besar kota termacet di Indonesia.
Baca: Ketua DPC PDI Perjuangan Semarang Kecam Kekerasan di SMAN 1
”Bayangkan kalau warga Gunungpati bersama-sama menyekolahkan anaknya di SMP 3. Lewatnya jalur yang panjang bisa menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dengan sistem zonasi kini, kemampuan murid di sekolah merata. Tidak hanya yang pintar-pintar di SMP 2, SMP 3, tetapi juga di SMP 24 di Jl Pramuka, Gunungpati,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
