Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan hampir semua tempat penggilingan bakso di Jakarta menyiapkan boraks. Para pemilik tempat penggilingan bakso itu menawarkan penggunaan boraks kepada setiap penjual bakso dengan alasan sebagai penyedap rasa.
"Hampir semua tempat penggilingan bakso menyiapkan boraks. Mereka menawarkan alasannya penyedap, tapi di dalam itu ada macam-macam, ada pengenyal," ujar Ida.
Baca: Tiwul Bergizi dan Sehat, Variasi Pangan Ala Ganjar Pranowo
Ida menyampaikan hal itu dalam rapat Komisi B DPRD DKI bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Menurut Ida, tempat penggilingan bakso itu rata-rata berlokasi di sekitar pasar tradisional di Jakarta. "Rata-rata penggilingan bakso adanya di dekat pasar. Hampir semua pasar tradisional ada," ujar Ida.
Tempat penggilingan bakso yang menyiapkan boraks menjadi salah satu persoalan di pasar-pasar tradisional di Jakarta. Selain itu, buah-buahan yang dijual di pasar tradisional juga menjadi persoalan.
Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan curiga dengan buah-buahan yang masih aman dikonsumsi setelah ditaruh lama di dalam kios pasar. Dia juga sering mendengar keluarganya di rumah mengeluhkan kualitas pangan yang dijual di pasar tradisional.
"Apel, anggur, digeletakan begitu aja berminggu-minggu kok bisa aman, berarti kan ada (sesuatu) yang disuntikan," ujar Ferrial pada kesempatan yang sama.
Karena itu, Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta memperketat pengawasan keamanan produk pangan yang dijual di 153 pasar tradisional di Jakarta.
Dinas KPKP DKI Jakarta sebenarnya telah menganggarkan Rp 9,3 miliar dalam APBD DKI Jakarta 2019 untuk pengawasan keamanan pangan terpadu. Namun, Komisi B DPRD DKI menilai anggaran itu kurang untuk mengawasi keamanan pangan di 153 pasar tradisional di Jakarta.
Ferrial menyarankan Dinas KPKP DKI Jakarta merekrut pekerja harian lepas (PHL) untuk mengawasi keamanan produk pangan di 153 pasar tradisional.
Baca: DPRD Kota Manado Minta Disperindag Tindak Pedagang Nakal
"Butuh duit berapa, Pak, supaya tahun 2019 aman? Kita duit ada, kalau hanya perlu cek, itu dikasih Rp 3 juta sekian mau dia, semacam PPSU. Intinya, orang Jakarta aman belanja di 153 pasar," kata Ferrial.
Komisi B DPRD DKI akhirnya meminta Dinas KPKP DKI Jakarta menghitung ulang anggaran yang dibutuhkan untuk mengawasi keamanan pangan di 153 pasar tradisional di Jakarta. Komisi B DPRD DKI belum mengetok anggaran tersebut.
