Jakarta, Gesuri.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk segera melakukan pemetaan zona rawan tsunami, menyusul hasil penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengungkapkan potensi gempa megathrust yang dapat memicu tsunami hingga ke Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengungkapkan, pemetaan tersebut sangat penting untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang berisiko tinggi dan untuk menyusun langkah-langkah mitigasi yang tepat.
Selain pemetaan, kata Ima, langkah-langkah penguatan infrastruktur harus segera dilaksanakan, seperti penguatan tanggul laut, revitalisasi ekosistem mangrove, serta penyediaan jalur evakuasi yang aman dan memadai.
"Pemetaan zona rawan tsunami perlu segera dilakukan, diikuti dengan langkah mitigasi seperti penguatan tanggul laut, revitalisasi mangrove, dan penyediaan jalur serta tempat evakuasi yang memadai," kata Ima, Kamis (2/1/2024).
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) untuk memastikan informasi tentang potensi tsunami dapat disampaikan dengan cepat dan akurat, terutama di kawasan pesisir Jakarta Utara yang memiliki risiko tinggi.
"Khususnya di kawasan pesisir Jakarta Utara. Edukasi dan simulasi evakuasi juga harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap situasi darurat," tuturnya.
Ima yang juga Koordinator Komisi A DPRD DKI menegaskan, DPRD sangat mendukung pengalokasian anggaran yang memadai untuk program mitigasi bencana ini.
Dia pun mengusulkan agar dilakukan simulasi terpadu yang melibatkan berbagai unsur terkait, seperti BPBD, TNI, Polri, serta masyarakat.
"Kami di DPRD sangat terbuka untuk pengalokasian anggaran yang cukup terkait program mitigasi ini, termasuk memastikan kesiapan infrastruktur darurat dan logistik bencana. Simulasi terpadu yang melibatkan BPBD, TNI, Polri sangat penting untuk meningkatkan kesigapan semua pihak," pungkasnya.
Sumber: sinpo.id
