Bandung, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M bersama perwakilan dari Komisi 1 dan 2 DPRD Jawa Barat menerima audiensi perwakilan dari ratusan tenaga honorer atau tenaga harian lepas bidang pertanian, di Gedung DPRD Jabar, Kamis (13/7).
Baca; Ahok Siap Pindahkan Kantor Pusat Pertamina ke Balikpapan, Ini Alasannya
Menurut Ineu, kehadiran para tenaga honorer atau tenaga harian lepas bidang pertanian menuntut komitmen dari pemerintah dan DPRD Jabar untuk memperjuangkan kejelasan status mereka.
“Betul kami menerima audiensi dari para penyuluh pertanian yang ada di Jawa Barat yang berstatus tenaga honorer atau tenaga harian lepas bidang pertanian untuk meminta kejelasan status mereka mengingat Undang-undang Nomor 5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga honorer akan dihapuskan per 28 November 2023,” ungkap Ineu saat dikonfirmasi, Kamis (14/7).
Ineu mengatakan bahwa keberadaan para penyuluh pertanian dalam rangka pembangunan guna mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Barat masih sangat dibutuhkan.
“Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan tentunya keberadaan para tenaga penyuluh pertanian di daerah masih sangat dibutuhkan, oleh karenanya kami di DPRD Jabar akan terus mendorong dan berupaya agar para tenaga honorer di bidang pertanian bisa terus mengabdi. Sekalipun, hingga saat ini nasib para pegawai non-ASN masih belum mendapatkan kejelasan status dari pemerintah pusat,” imbuh Legislator PDI Perjuangan asal Dapil XI Jabar, Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang ini.
Ineu menuturkan, dari luas lahan pertanian di Jawa Barat belum mencapai angka ideal dengan jumlah desa yang harus dilayani.
“Idealnya semua desa bisa terpenuhi oleh para tenaga penyuluh THL mengingat luas penggunaan lahan pertanian di Jawa Barat yang cukup luas dan tidak tercover oleh para tenaga penyuluh ASN yang ada,” tuturnya.
Ineu menilai, dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para THL pertanian, pemerintah justru harus fokus kepada para tenaga penyuluh untuk bisa meningkatkan skill mereka dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan dalam proses pendampingan terhadap para petani di lapangan.
Baca: Solusi Macet Jakarta, ASN Wajib Naik Transportasi Umum Ketimbang Atur Jam Kerja
“Pemerintah juga harus bisa memberikan akses agar para THL penyuluh pertanian mampu meningkatkan skill dan keterampilan mereka menghadapi tantangan ketahanan pangan yang digadang-gadang, karena mereka adalah ujung tombak yang melakukan pendampingan terhadap para petani,” katanya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, unsur pemerintahan yang diwakili Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Jabar Dadan Hidayat beserta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Sumasna.
