Banjar Baru, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo mengingatkan agar masyarakat yang ingin menggunakan sertifikat sebagai jaminan atau agunan ke bank untuk permodalan agar menghitung dengan benar angsuran yang dapat dibayarkan. Presiden tidak ingin masyarakat menggunakan modal yang didapat untuk keperluan konsumtif, melainkan modal usaha yang produktif.
Hal tersebut Presiden sampaikan usai menyaksikan pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat di GOR Rudi Rusnawan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, Senin (26/3).
Presiden menambahkan, pembagian sertifikat bertujuan agar masyarakat dapat merasakan manfaat kegunaan dari tanah yang dimiliki oleh masing-masing warga.
"Memang idealnya itu seluruh lahan yang ada, bidang yang ada, itu bersertifikat dan idealnya lagi memang kepemilikannya itu betul-betul rakyat bisa merasakan dari kegunaan atas lahan tanah yang mereka miliki," jelasnya.
Menurut kader PDI Perjuangan itu, pemerintah menerbitkan sertifikat sesuai dengan hak hukum masing-masing pemilik dengan jumlah yang sesuai kenyataan.
Kepala Negara juga menyatakan pemerintah memberi target pemberian sertifikat lahan yang sesuai pada tiap tahun yang terus meningkat yaitu pada 2017 sebanyak 5 juta, 2018 sebanyak 7 juta dan 2019 sebanyak 9 juta sertifikat tanah.
"Ini memang target yang terus akan saya kejar. Ada Pak Menteri ATR BPN itu target. Jangan sampai ada yang 'ngomong' pembagian sertifikat itu apa? 'Ngibul'," jelas Presiden.
Dalam sambutannya di depan 3.630 penerima sertifikat yang hadir di GOR, Presiden mengingatkan masyarakat untul menjaga sertifikat dari kerusakan fisik.
Selain itu, kepemilikan sertifikat tanah yang sah juga menghindarkan sengketa bahkan konflik yang kerap terjadi di masyarakat di seluruh Indonesia.
Total penerima sertifikat yang hadir pada saat pembagian di GOR yaitu 3.630 orang dari keseluruhan 5.640 sertifikat yang dibagikan di Kalsel hari ini.
