Bogor, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo mempertimbangkan usulan penurunan bea masuk impor obat dan peralatan untuk penanganan kanker di Tanah Air.
"Tadi masukan-masukan yang diberikan, misalnya, yang berkaitan dengan regulasi untuk bea masuk obat obatan dan peralatan, nanti akan saya tindak lanjuti," kata Presiden Jokowi usai silaturahmi dengan pengurus Yayasan Kanker Anak Indonesia di Istana Bogor, Jumat (6/4).
Kepala Negara mengatakan memerintahkan Menkes Nila Moeloek dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati untuk membahas masalah itu.
Baca: BMI Peduli Anak-anak Penyandang Kanker
"Nanti Menkes dan Menkeu biar membahas karena ini juga menyangkut masalah yang penting bagi anak anak kita ke depan," ujar pria yang kembali diusung PDI Perjuangan sebagai Capres dalam Pilpres 2019 mendatang.
Jokowi mengapresiasi Yayasan Kanker Anak Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kanker anak.
"Yayasan seperti ini kalau ada di seluruh provinsi akan baik karena memang kanker ini merupakan salah satu penyakit yang harus kita hadapi saat ini," ucapnya.
Jokowi mengatakan masih ada harapan besar penyakit kanker pada anak dapat disembuhkan asal terdeteksi sejak dini.
"Tadi disampaikan Yayasan Kanker Anak Indonesia bahwa 70 persen lebih anak anak ini ada kemungkinan masih bisa sembuh kalau ditemukan sejak dini," tuturnya.
Presiden berharap kemungkinan sembuh bisa ditingkatkan menjadi 100 persen.
"Kita harapkan 100 persen dapat disembuhkan karena apapun mereka memiliki masa depan," kata kader PDI Perjuangan itu
Saat bertemu dengan anak anak penderita kanker, Presiden meminta mereka bersemangat dan memiliki cita cita setinggi mungkin.
"Saya titip pesan anak anak harus punya cita cita setinggi mungkin dan harus bersemangat," ujarnya.
Sementara itu Menkes Nila Moeloek mengatakan untuk penanganan kanker memang ada obat dan peralatan yang tidak dibuat di Indonesia sehingga harus diimpor.
"Untuk kemanusiaan memang kami usulkan bisa direndahkan atau diturunkan, itu harus dibicarakan dengan Kemenkeu. Itu bukan cuma obat tapi juga peralatan," katanya.
