Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Puti Guntur Soekarno menegaskan lembaga pendidikan dan tenaga pendidik harus peka dan tidak mudah memberi ruang terhadap perkembangan ajaran Khilafah dalam ruang pendidikan di Indonesia.
Hal ini dikatakan Puti dalam rangka merespon munculnya terminologi khilafah dalam soal ujian siswa Madrasah Aliyah (MA) untuk wilayah Kediri Utara, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Baca: Bung Karno Sudah Menolak Khilafah Sejak Lama
Soal ujian itu digunakan siswa MA yang berada di wilayah Kediri Utara, yakni meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk.
Puti memaparkan, munculnya soal ujian Madrasah di Kediri yang berisi pelajaran khilafah itu menjadi sangat sensitif di tengah Bangsa Indonesia. Sebab bangsa Indoensia saat ini sedang banyak direpotkan kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara dengan dasar khilafah.
“Hal ini harus ada sensitifitas khusus bagi lembaga pendidikan dan tenaga pendidik agar peka dan tidak mudah memberi ruang terhadap perkembangan ajaran khilafah dalam ruang pendidikan di Indonesia,” kata Puti kepada Gesuri, Sabtu (7/12).
Puti memaparkan sekolah Madrasah termasuk lembaga yang menjalankan fungsi pendidikan di bawah Kementerian Agama. Hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi dirinya yang merupakan anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.
“Namun isu pendidikan ini juga terkait dengan Kemenag yang merupakan mitra Komisi VIII. Jadi ini cross cutting issues, atau masalah lintas bidang/ sektoral antara pendidikan dengan bidang agama, sehingga perlu ada rapat koordinasi bersama menyikapi potensi hal seperti ini,” papar Puti.
Apalagi, lanjut Puti, alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan banyak terserap juga di Kemenag yang juga menjalankan fungsi pendidikan.
“Tentu jangan sampai dong anggaran negara membiayai ide-ide semacam khilafah yang merongrong Negara,” tegas Puti.
Baca: Megawati Tantang Pendukung Khilafah Dialog di DPR
Puti melanjutkan, kurikulum memang menjadi persoalan sensitif dan wajib dicermati, apalagi sekarang ini pemerintah kita sedang memprioritaskan pembangunan manusia. Sehingga sektor pendidikan pasti menjadi tumpuan.
“Jangan sampai ide, konsepsi dan ajaran lain berkembang sementara ide, konsepsi dan ajaran seperti Pancasila malah nggak diajarkan di sekolah. Anggarannya dari negara ya harusnya yang diajarkan pun semestinya yang mendukung kepentingan Negara,” ujar Puti.
