Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati mengusulkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten kota dan provinsi untuk alokasi anggaran pendidikan yang ada di kabupaten kota dan provinsi dinaikkan, agar para guru honorer juga bisa terangkat kesejahteraannya.
Menurut Esti, usulan tersebut sebagai langkah cepat mengingat saat ini tenaga kerja honorer K-2 masih banyak yang menerima upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
Baca: Utut: Pemerintah Akan Selesaikan Status Honorer K2
"Saat ini kan tenaga kerja honorer K-2 masih menerima di bawah UMP yang ada di daerah masing-masing dengan tetap menunggu proses berjalan untuk perubahan UU ASN," ucap Esti saat mengikuti rapat gabungan DPR bersama sejumlah Kementerian mengenai tenaga kerja honorer K-2 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).
"Artinya kalau kita harus menunggu UU ASN memang itu masih memakan waktu yang lama, tetapi kalau kita berbicara mengenai K-2, kalau kita pikir ini harus diselesaikan, harus ada langkah terobosan," katanya lebih lanjut.
Politisi PDI Perjuangan ini pun memberikan contoh tenaga kerja honorer K-2 yang ada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia mengatakan dengan mengupayakan anggaran yg memang harus disediakan oleh APBD, maka di wilayah Kabupaten Sleman sudah ada kenaikan yg cukup signifikan sebesar 1juta rupiah.
"Artinya sudah hampir mencapain UMP. Maka sambil menunggu proses berjalan perubahan ASN, maka sebaiknya ada regulasi atau keputusan menteri atau apapun itu yang kemudian mendelegasilan kewenangan kepada kabupaten kota atau provinsi dengan penyediaan anggaran yang memadai," ucapnya menjelaskan.
