Cirebon, Gesuri.id - Anggota DPR RI Komisi IV Ono Surono mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarnoputri menyampaikan saat Pidato HUT ke-48 PDI Perjuangan bahwa desa adalah ujung tombak pemerintahan yang berada di garda terdepan pelayanan publik, sekaligus tempat hidupnya tradisi dan adat istiadat.
Baca Wanto Sugito: Jaman SBY, Dana Orang Miskin Dimanfaatkan Untuk Pemilu!
Hal itu disampaikan Ono saat diskusi bareng Kuwu (Kepala Desa) se-Kabupaten Cirebon yang digagas oleh Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) pada Minggu (26/2) di RM. Alamanis.
"Desa adalah taman sari kearifan lokal Nusantara. Itulah sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa. Dan PDI Perjuangan telah menjadikan “Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat dan Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara sebagai tema dalam Rakernas 2021 dengan rekomendasi mendorong seluruh kader PDI Perjuangan yang duduk di legislatif dan eksekutif untuk fokus membantu dan membangun desa," jelas Ono.
Lebih lanjut, sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, Ono mempunyai program Jabar Bangkit 2024 dan sepakat dengan Kuwu-kuwu untuk mengalokasikan Bantuan Keuangan kepada desa di seluruh Jawa Barat sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta) tiap tahunnya.
“Sangatlah tepat bila bantuan keuangan desa ditambah menjadi 500 juta, supaya desa bisa membangun lebih banyak lagi dan dapat menyelesaikan masalah rakyat. Saya masukkan program 500 Juta dalam Jabar Bangkit 2024 sebagai program PDI Perjuangan dan Calon Gubernur Jawa Barat 2024,” ungkapnya.
"Bila jumlah desa di Jawa Barat sebanyak 5.957 maka hanya perlu disiapkan anggaran kira-kira sebesar 3 triliun dan itu kurang dari 10 persen APBD Jawa Barat.” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua FKKC, Muali menyampaikan saat ini Kuwu menjadi sasaran utama rakyat saat ada masalah. Kuwu dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah rakyat dari mulai infrastruktur jalan sampai masalah bantuan sosial.
Baca Alasan Megawati Tak Mau Bersalaman & Tatap Muka dengan Amien Rais
"Saat ini, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang bersumber dari Dana Alokasi Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Keuangan didorong untuk fokus menyelesaikan masalah terkait dampak Covid-19 dan pengorbankan pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Kuwu Aris Tarmidi menyampaikan selama ini dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk bantuan keuangan sangat kecil, hanya Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta) setiap tahunnya).
