Indramayu, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, baru-baru ini memanfaatkan masa resesnya untuk menyoroti pentingnya pendidikan sebagai kunci mengatasi kemiskinan dan pengangguran di wilayah Jawa Barat.
Ia memberikan perhatian khusus pada Kabupaten Indramayu, yang menjadi salah satu daerah dengan tingkat pengangguran tinggi.
Dalam kegiatan tersebut, Ono mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Regulasi ini diharapkan mampu menjadi dasar peningkatan kualitas pendidikan guna menekan angka pengangguran di daerah.
Berdasarkan data yang disampaikan, tingkat pengangguran di Jawa Barat mencapai angka 1,8 juta jiwa, dengan kontribusi signifikan dari kawasan Indramayu.
Menurut Ono, tantangan terbesar yang dihadapi adalah kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang belum merata.
“Pendidikan merupakan fondasi utama untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Jika kualitas pendidikan tidak memadai, maka masalah ini akan terus berulang,” ungkap Ono dalam pernyataannya pada Kamis (21/11/2024).
Pernyataan tersebut selaras dengan fokus pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto yang tengah menargetkan penyelesaian empat isu strategis: kemiskinan, pengangguran, stunting, dan ketahanan pangan.
Ono juga menyinggung pentingnya alokasi anggaran pendidikan di Jawa Barat yang mencapai 40,3 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp12 triliun tersebut harus dimaksimalkan untuk perbaikan sarana, prasarana, dan peningkatan mutu pendidikan di jenjang SMA dan SMK.
“Jika anggaran ini sudah mencukupi, kita patut bersyukur. Namun, jika masih kurang, perlu ada evaluasi agar pemanfaatannya lebih optimal,” tambah Ono.
Selain pendidikan, Ono menaruh harapan besar pada pembangunan tujuh kawasan industri di Indramayu sebagai upaya mengurangi tingkat pengangguran. Kawasan-kawasan tersebut berlokasi di Sukra, Losarang, Tukdana, Gantar, Trisi, Balongan, dan Krangkeng.
Ia optimis bahwa kawasan ini dapat membuka lapangan kerja baru sehingga warga tidak perlu mencari pekerjaan ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.
Tak hanya itu, Ono turut menyoroti kebijakan penahanan ijazah oleh sejumlah sekolah. Ia menilai tindakan tersebut sangat merugikan siswa yang ingin segera melamar pekerjaan.
“Saya mendorong agar SMA dan SMK di Jawa Barat tidak menahan ijazah siswa. Jika ada kendala biaya, pemerintah daerah harus hadir untuk membantu, terutama bagi mereka yang tergolong pencari kerja,” tegasnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Ono berharap pendidikan dapat menjadi pilar utama untuk membangun generasi muda Jawa Barat yang lebih siap menghadapi dunia kerja.
Hal ini, menurutnya, merupakan langkah penting untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, khususnya di Indramayu.
Sumber: sekbernews.id
