Bantul, Gesuri.id - DPP PDI Perjuangan menentang dengan keras upaya revitalisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di Taman Ismail Marzuki (TIM). Taman yang terletak di bilangan Cikini, Jakarta Pusat itu dianggap sebagai pusat peradaban dan kebudayaan sehingga harus dilindungi oleh negara.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Indonesia merupakan negara yang punya kepribadian menghargai budaya. Oleh karena itu, Hasto menilai wajar para seniman dan budayawan menolak dengan keras revitalisasi TIM dengan dibangun hotel bintang lima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kami sangat memahami dan mendukung sikap para seniman, sehingga TIM dengan sejarahnya yang begitu panjang dan bagian dari pusat kebudayaan kita, sebaiknya tidak boleh dibangun hotel bintang lima maupu bintang sepuluh," kata Hasto di sela acara konsolidasi PDI Perjuangan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (24/11).
Baca Juga: Simak Beberapa Fakta Ganjar Pranowo Jadi Ketum KAGAMA
Hasto memastikan PDI Perjuangan akan mendukung para seniman agar TIM tidak direlokasi. Politikus asal Yogyakarta ini tidak ingin tempat-tempat sejarah dan pusat kebudayaan diubah fungsinya.
"Tempat itu menjadi pusat peradaban, ruang kreativitas yang berdiri kokoh di atas jati diri bangsa kita," kata Hasto.
Lebih lanjut kata Hasto, dirinya juga akan memerintahkan Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta untuk menentang revitalisasi yang dikerjakan PT Jakarta Propertindo (BUMD) itu. Meski revitalisasi sudah termaktub dalam Peraturan Gubernur, Hasto meyakini ada peluang untuk menggagalkannya.
"Kami akan mendorong fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI melakukan dialog-dialog. Belum terlambat untuk menyatakan sikap di dalam mendukung apa yang disuarakan oleh para seniman tersebut," tegas Hasto.
Baca Juga: Ganjar Antusias Ajak Warganet ke Desa Wisata Sepakung
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo akan merevitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat pada 2019. Revitalisasi kawasan TIM sendiri merupakan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2019.
Sebelumnya, sejumlah seniman yang berkegiatan di TIM menolak keterlibatan Jakpro untuk mengelola kawasan dan fasilitas TIM. Mereka juga mempertanyakan rencana hotel dibangun di TIM. Sempat terjadi cekcok antara seniman dengan pejabat Pemprov DKI yang menyosialisasikan revitalisasi kawasan TIM itu.
