Kota Bongkar, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bima H Ahmad Yadiansyah menilai rencana pembangunan Kantor DPRD Kota Bima diatas lahan 40 are atau 4.000 meter persegi, bukanlah hal yang terlalu mendesak dan penting untuk dikerjakan di tahun mendatang.
Baca: Pemprov DKI Diminta Stop Pembohongan Publik Soal Formula E
Rencana pembangunan kantor DPRD Kota Bima diatas lahan 40 are dengan sistem multiyears yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indra Wirawan dalam salah satu media online mendapat tanggapan serius dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bima.
Ia menjelaskan, kondisi masyarakat di Kota Bima saat ini masih banyak yang perlu diperhatikan, terutama pada aspek kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat dimasa pendemik Covid19.
"Harusnya Ketua DPRD Kota Bima memikirkan kondisi masyarakat saat ini yang masih banyak yang perlu diperhatikan, terutama pada aspek kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat dimasa pendemik Covid19", ujarnya.
Sejauh ini, pihaknya menilai corak pembangunan oleh Pemerintah Kota Bima masih berorientasi pada banyak pembangunan fisik semata.
Selanjutnya kata Mantan Anggota DPRD Provinsi NTB ini, dalam perjalanan kepemimpinan di Kota Bima, Lutfi-Feri masih kurang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, demikian pula dalam melunasi janji-janji politiknya. Ia berpendapat, sebaiknya Pemkot Bima lebih fokus dalam bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat seperti menghadirkan Rumah Sakit modern yang bisa digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan meluncurkan program pemulihan ekonomi masyarakat.
"Pembangunan di Kota Bima seperti pekerjaan sayap kantor Pemkot senilai puluhan miliar di anggaran tahun 2021 lalu yang belum rampung hingga sekarang. Ditambah rencana mengembangkan kantor DPRD di tahun 2023 mendatang adalah program yang tidak mendesak dan bukan menjadi prioritas kebutuhan rakyat saat ini," jelas Politisi partai berlambang moncong putih itu, Kamis (10/2).
"Dan rencana pengembangan kantor DPRD Kota Bima di tahun 2023 itu patut ditolak," tegasnya menambahkan.
Ia mengatakan, di tengah menghadapi masa pendemi dan demi memberikan pelayanan kesehatan yang representatif dan prima. Pemerintah harus memiliki Rumah Sakit modern yang mampu menyiapkan fasilitas yang memadai dalam mengobati banyak penyakit.
Sebab, kata dia, selama ini, warga masih saja dirujuk ke luar daerah seperti ke Mataram dan Bali, saat mengalami penyakit yang alat maupun dokternya tidak ada di Bima. Menurutnya, keberadaan Rumah Sakit yang bisa menjadi kebanggaan bagi Kota Bima merupakan sebuah prioritas ketimbang pembangunan fisik kantor pemerintah yang keberadaannya masih sangat layak untuk digunakan.
"Keberadaan Rumah Sakit yang berkualitas secara SDMnya dan dilengkapi bangunan maupun alat yang modern di Kota Bima harus dihadirkan oleh pemerintah. Agar warga di Bima tak selalu dirujuk ke Lombok dan Bali untuk mengobati penyakitnya," jelas mantan Anggota DPRD Provinsi NTB itu.
Baca: Demokrat Ingin Jadi Kuda Hitam di 2024? AHY Kepedean
Saat ini, lanjut dia, keberadaan Rumah Sakit Kota Bima yang dibangun dari peningkatan status puskesmas di wilayah lingkungan Ranggo keberadaannya masih terancam banjir di musim hujan.
"Ketimbang untuk pembangunan kantor DPRD, lebih baik Pemkot Bima lebih fokus dan serius dalam membuat program yang lebih menjadi kebutuhan rakyatnya, seperti Rumah Sakit yang modern dan berkualitas. Ketimbang menghabisi anggaran untuk pembangunan kantor pemerintahan yang keadaannya masih layak untuk digunakan," tandas warga Kelurahan Sadia, Kota Bima itu.
