Semarang, Gesuri.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memberi masukan kepada pemerintah dalam merumuskan dan menyusun politik pendidikan di Jawa Tengah.
Hal tersebut disampaikan Ganjar saat menghadiri Halal Bihalal Keluarga Besar PGRI Provinsi Jawa Tengah, di Balairung Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Sabtu (30/6) siang.
Baca: PGRI Akui Kinerja Impresif Ganjar di Dunia Pendidikan
“Apakah mau berkonsentrasi ke infrastruktur terus? Tidak, infrastruktur mungkin karena sudah mulai membaik, kita akan mulai kurangi sedikit. Saya mau berkonsentrasi di pendidikan. Saya sudah bilang kemarin, tolong kasih saya masukan. Saya butuh review dari bapak ibu semua, bagaimana mengelola pendidikan dalam lingkup Jawa Tengah,” kata Ganjar.
Politik pendidikan, kata Ganjar, nantinya akan memuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan secara otonom setiap sekolah, nasib guru-guru, baik PNS maupun honorer, hingga politik anggarannya.
Menurut politisi PDI Perjuangan, dalam sistem demokrasi partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena pemerintah dan masyarakat memiliki ide dan gagasan yang berbeda. Jika itu disalurkan menjadi satu, akan bisa mencari jalan keluar bersama dalam menghadapi isu pendidikan dan meminimalisasi permasalahan.
Baca: Ganjar: Solusi Pendidikan, Menempa Moral dan Etika Manusia
“Kalau , setidaknya itu tanggung jawab yang kita berikan kepada bangsa dan negara karena kita berkontribusi. Tapi kalau salah, agar kita tidak saling menyalahkan karena itu ikhtiar kita bersama,” ujar Ganjar.
Menurutnya, perumusan pendidikan di Jawa Tengah ke depan harus lebih inklusif, melibatkan semua pihak, merata dan berkualitas. Lompatan sistem pendidikan penting untuk bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju.
