Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan perbaikan rumah sakit (RS) di Lombok yang rusak akibat gempa bisa selesai dalam waktu paling lama dua bulan.
"Tadi saya sudah perintahkan untuk segera diselesaikan. Dari HK (Hutama Karya) tadi menyampaikan, dua bulan akan diselesaikan," ujar Presiden saat meninjau perbaikan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram yang terletak di Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NTB, Senin (3/9), sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Baca: Inpres Penanganan Gempa Lombok Diteken Presiden Jokowi
Sebelum mengakhiri kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama dua hari dan kembali menuju Jakarta, Presiden terlebih dahulu meninjau proyek renovasi RS tersebut.
Setelah bencana gempa beberapa waktu lalu, seluruh kegiatan di rumah sakit tersebut terpaksa dipindahkan ke tenda darurat di depan gedung RSUD Kota Mataram.
Presiden pada saat yang sama juga meninjau kondisi sejumlah tenda darurat penanganan pasien rumah sakit segera meminta jajarannya untuk dapat mempercepat proses perbaikan.
Kepala Negara memandang perbaikan RSUD Kota Mataram dan sejumlah rumah sakit lainnya yang terdampak gempa merupakan hal yang menjadi prioritas karena menyangkut pelayanan terhadap pasien terdampak gempa.
"Saya lihat ini rusaknya ringan-sedang tetapi memang ini sangat darurat. Perlu untuk segera diselesaikan sehingga pasien-pasien tidak berada di luar, di tenda-tenda," tuturnya.
Proses dan target yang sama juga Presiden berikan untuk perbaikan gedung-gedung sekolah yang mengalami kerusakan. Presiden memastikan dan berjanji untuk terus memantau jalannya perbaikan tersebut hingga dua bulan mendatang.
Baca: Jokowi Kunjungi Korban Gempa NTB di Tenda Pengungsian
"Saya akan ke sini dua bulan lagi dan saya sudah janjikan dua bulan rampung," ucapnya.
Saat melakukan peninjauan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur NTB M. Zainul Majdi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei.
