Ambon, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo menyatakan tak bosan mengejar target penyelesaian 126 juta sertifikat tanah untuk seluruh Indonesia.
"Kenapa ini terus saya kejar, karena setiap saya ke daerah, ke provinsi, ke desa sama saja keluhan yang masuk telinga saya, masalah lahan, baik masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan masyarakat karena belum pegang sertifikat," kata Presiden saat acara penyerahan 4.500 sertifikat untuk rakyat di Desa Hattu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Rabu (14/2).
Presiden mengungkapkan jumlah bidang di seluruh Indonesia mencapai 126 juta sertifikat dan baru 51 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat hingga 2017.
Jokowi mengungkapkan bahwa sebelumnya hanya 500 ribu sertifikat yang keluar tiap tahun sehingga perlu perubahan kinerja agar bisa menyelesaikan target 126 juta sertifikat tersebut.
Oleh sebab itu, kata Jokowi, dirinya telah meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan A Djalil bahwa tahun ini target tujuh juta sertifikat dan 2019 sebanyak sembilan juta harus tercapai.
"Kalau tidak, kita terus mengalami masalah sengketa lahan. Tidak apa-apa kantor BPN tidak tidur urus sertifikat, dulu 500 ribu sekarang tujuh juta. Nyatanya juga bisa kemarin 5 juta, maka tahun ini dan tahun depan juga harus bisa. Kerja harus pakai target," tuturnya.
Presiden menginginkan semua kerja dengan target dan akan terus akan mengawalnya hingga target tersebut tercapai.
"Saya akan ikuti Kanwil mana yang tidak memenuhi target. Saya sudah janjian ke Pak Menteri (ATR/Kepala BPN), kalau tidak keluar tujuh juta copot. Bekerja memang harus seperti itu, kalau ngak, ya ngak rampung-rampung urusan ini," katanya.
Dalam kesempatan ini, Presiden secara simbolis membagikan sertifikat kepada 12 perwakilan masyarakat guna mewakili 4.500 penerima sertifikat yang hadir.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengungkapkan penerima 4.500 sertifikat ini berasal dari Kota Ambon sebanyak 2.500 sertifikat dan Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 2.000 sertifikat.
Sofyan mengakui bahwa Provinsi Maluku yang memiliki 2,6 juta bidang baru 14 persen yang sudah bersertifikat, sehingga masih banyak yang harus dikerjakan.
"Pada 2017 kita berhasil mengeluarkan sertifikat 44.450 bidang untuk seluruh Provinsi Maluku. Untuk 2018 targetnya adalah 57 ribu bidang," ujarnya.
Menteri ATR juga mengungkapkan bahwa pihaknya juga sudah melakukan sertifikat terhadap bidang tanah-tanah harta agama, tanah wakaf, tanah gereja dan tanah-tanah peribadatan agama lainnya.
Dalam pembagian sertifikat tanah untuk rakyat ini, selain Menteri ATR/Kepala BPN juga hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Maluku Said Assagaff.
