Jakarta, Gesuri.id - Ketua Kelompok Relawan Ganjarian Spartan Guntur Romli berharap program Tuku Lemah Oleh Omah (Beli Tanah Dapat Rumah) yang diinisiasi mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bisa direplikasi di tingkat nasional.
Baca Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Menurut dia, program tersebut bisa jadi solusi untuk backlog (kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan) perumahan rakyat.
"Memang itu salah satu dari solusi soal kepemilikan rumah untuk warga Jateng dan itu juga yang akan menjadi salah satu program unggulan Mas Ganjar ke depan, mengingat kekurangan kepemilikan tempat tinggal untuk warga," kata Guntur dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (11/9).
Program Tuku Lemah Oleh Omah diluncurkan Ganjar sejak 2020. Pada tahun itu, tercatat 200 unit rumah yang dibangun.
Pada tahun 2021, ada 186 unit rumah dan pada tahun 2022 sebanyak 253 unit. Rencananya 615 unit rumah baru dengan pola tersebut pada tahun 2023.
Sebelumnya, Ganjar menuturkan bahwa tidak semua warga berhak mendapatkan bantuan dana pembangunan rumah dari Pemprov Jateng. Para pemohon harus terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki lahan minimal 6,36 meter x 6,36 meter.
"Jadi, kalau mereka penerima DTKS, bisa membeli tanah, kemudian kami bisa bantu, rasa-rasanya ini akan bisa memberikan ruang akomodasi yang lebih nyaman buat masyarakat," ujar Ganjar saat menginap di rumah warga penerima bantuan Tuku Lemah Oleh Omah di Desa Karangsari, Kabupaten Cilacap, Jateng, belum lama ini.
Selain penghuni rusunawa, korban bencana juga bisa mengajukan permohonan untuk jadi peserta program itu.
Baca; Survei Kompas: Pemilih NU Condong ke PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo
Adapun program Tuku Lemah Oleh Omah merupakan salah satu kebijakan Ganjar untuk menurunkan angka kemiskinan di 17 kabupaten/kota prioritas di Jateng.
"Harapannya, semua warga yang tergolong tidak mampu mendapatkan tempat tinggal layak," tuturnya.
Untuk diketahui, penyediaan rumah bagi rakyat masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah pusat. Pada bulan Agustus lalu, Kementerian PUPR menghitung masih ada backlog sebanyak 12,7 juta rumah.
