Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Putra Nababan menyebut upaya implementasi nilai Pancasila dalam menghargai perbedaan adalah cara yang efektif untuk membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan damai. "Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai yang sangat relevan dengan pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman," katanya Kamis (5/12) di Jakarta.
Menurutnya, dalam konteks sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa" mendorong untuk menghormati dan menghargai keyakinan agama setiap individu. Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama yang luas, sehingga penting untuk saling menghormati dan menjaga kebebasan beragama. Ini berarti mendukung hak setiap orang untuk memilih agama atau kepercayaan mereka tanpa tekanan atau diskriminasi.
"Penerapan sila ini mengharuskan kita untuk menjalin hubungan yang baik antar umat beragama, menghargai ritual dan ajaran agama lain, serta bekerja sama untuk menciptakan kedamaian di tengah perbedaan agama," tandasnya.
Kemudian untuk implementasi menghargai perbedaan, tambah Putra, sila kedua Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan yang Beradab mengandung nilai pentingnya menghormati hak dan martabat setiap individu tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau golongan. Setiap orang memiliki hak untuk dihargai dan diperlakukan dengan adil.
"Praktik diskriminasi, baik dalam pekerjaan, pendidikan, atau kehidupan sosial, bertentangan dengan sila ini. Untuk menerapkannya, kita harus aktif menanggulangi sikap diskriminatif dengan mendukung kesetaraan hak bagi semua orang," katanya.
Kemudian, tambah Putra, di dalam nilai sila ketiga "Persatuan Indonesia" mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun ada berbagai perbedaan di dalamnya. Menerapkan nilai ini berarti mengakui dan merayakan perbedaan sebagai bagian dari kekayaan bangsa, bukan sebagai pemecah belah.
"Kita harus bekerja sama, bergotong royong, dan menjaga kebersamaan di tengah-tengah perbedaan.Menjaga semangat persatuan dalam keberagaman dengan mencintai tanah air Indonesia, serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok tertentu," tandasnya.
Putra juga menekankan bahwa implementasi sila keempat: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan" adalah dengan mendorong dialog dan musyawarah.
"Dalam menghadapi perbedaan pandangan, kita harus mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip musyawarah ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mendengarkan berbagai pendapat dan menemukan titik temu, tanpa mengedepankan kekerasan atau pemaksaan kehendak," ujarnya.
Bahkan, tambah Putra, penerapan sila ini juga mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. Setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, dan keputusan yang diambil sebaiknya mencerminkan suara banyak pihak.
Dan terakhir, ujar Putra, sila kelima: "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" adalah memastikan keadilan bagi semua kelompok.
"Dalam menghargai perbedaan, penting untuk memastikan bahwa setiap kelompok, baik yang mayoritas maupun minoritas, mendapatkan hak yang sama dalam segala aspek kehidupan. Sila ini mendorong kita untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama, dengan cara mendukung kebijakan yang adil dan merata," katanya.
Oleh karena itu untuk penerapan sila ini juga mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi semua golongan, tanpa membedakan perbedaan agama, suku, ras, dan status sosial.
"Kita harus bisa mempraktikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam keluarga,sekolah, tempat kerja, dan masyarakat. Kita juga dapat mengajarkan dan mempraktikkan nilai Pancasila dengan menjaga sikap saling menghargai. Membiasakan diri untuk tidak menilai orang lain berdasarkan perbedaan fisik, budaya, atau agama, serta menjunjung tinggi sikap empati dan inklusivitas," katanya.
