Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan mengapresiasi salah satu program andalan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yaitu perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai program yang paling konkrit dan memiliki pengaruh yang nyata di masyarakat. Putra mengapresiasi program tersebut di tengah anggaran Perpusnas pada pagu definitif 2024 yang kecil yaitu sebesar Rp 725,8 miliar.
Baca: Putra Dorong Sinergitas Untuk Wujudkan Perpustakaan Digital
Perpustakaan berbasis inklusi sosial tidak hanya efektif untuk meningkatkan kesadaran literasi nasional melainkan juga turut memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Saya memberikan apresiasi kepada Pak Syarif Bando dan jajarannya di tengah anggaran Perpusnas yang kecil, tapi tetap bersemangat dan glowing," kata Putra saat memberikan catatan terkait Pagu Anggaran Perpusnas 2024 di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) ruang sidang Komisi X, Rabu (13/9) di Jakarta.
Menurut Putra, ada 1378 lembaga yang mendapatkan perhatian dari Perpusnas dalam menjalankan program perpustakaan berbasis inkliusi sosial. "Program ini outcome atau dampak dan pengaruhnya sangat nancep di masyarakat terutama di saat pandemi, paska pandemi dan kedepannya," katanya.
Jadi, tambah Putra, dia melihat di tengah kegalauan teman-teman Badan Anggaran (Banggar), program perpustakaan berbasis inklusi sosial berhasil dengan baik. "Saya membaca paparan Pak Syarif dan merefeleksikan apa sih yang 3 atau 4 tahun telah dilakukan bersama dan outcome dari masing masing apa yang bisa terukur. Saya coba sisir dari lima, empat, tiga atau kalau hanya boleh milih satu yang mana, saya kok agak tenang Pak Syarif masih mengalokasian Rp 104 juta per lembaga meskipun masih belum cukup," katanya
Padahal, kata Putra, program perpustakaan berbasis inklusi sosial ini, punya outcome yang bisa mengubah hidup seseorang dari yang tadinya tidak mengerti apa-apa, namun diarahkan, dibimbing, dibina Perpusnas, dan kemudian menjadi keluarga sejahtera. "Tidak hanya itu saja, program ini bisa membuka lapangan kerja bagi orang banyak sekaligus bermanfaat untuk komunitas dan menjadi contoh bagi kabupaten/kota," tandasnya.
Untuk itu, jajaran Perpusnas harus menjadikan program perpustakaan berbasis inklusi sosial ini sebagai senjata pamungkas yang paling tajam. Dan ini harus diseriusin outcomenya sehingga Bappenas dan Kemenkeu paham. "Yang paling penting bisa menjadi catatan atau portofolio Perpusnas ke Presiden karena program ini sangat kongkrit tidak hanya soal literasi saja melainkan juga ada unsur ekonomi atau kesejahteraannya," katanya.
Baca: Putra: Tumbuhkan Budaya Literasi Digital Lewat Dialog
Selama ini, kata Putra, Perpusnas selalu dikaitkan dengan literasi. Namun sejak ada layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, ternyata literasi juga bisa meningkatkan unsur kesejahteraan dan ketrampilan masyarakat. "Kalau mau memberikan catatan, dan mau berjuang ke Banggar tolong lengkapi dengan catatan itu agar outcomenya bisa dibawa atau diperjuangkan dan bisa menyentuh hati kepada para pemilik akses kepada penambah anggaran," pungkasnya.
