Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat reses I tahun 2025.
Kegiatan reses melibatkan 125 warga gabungan dari beberapa Kelurahan diantaranya Kelurahan Tamanan, Kelurahan Bandar, Kelurahan Ngampel serta Kelurahan Gayam. Semuanya mencakup wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yang note bene merupakan daerah Pemilihan Jatim 8 (Kota/Kabupaten).
Dalam kesempatan itu, perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur tersebut, tidak lupa mengungkapkan rasa syukurnya bisa bertemu dengan warga dalam keadaan sehat.
"Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah dan manfaat untuk panjengan dan saya. Bapak ibu yang saya hormati memang saya sangat kepingin ketemu dengan warga di rumah Pak Purwanto di jalan Semeru RT 03 RW 08 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto," kata Wara Sundari Renny Pramana, pada Jumat (21/2/2025).
Dalam kesempatan itu Wara Sundari Renny Pramana menjelaskan tupoksinya sebagai anggota dewan di Komisi E yang membidangi pendidikan, sosial, dan olahraga.
"Ini merupakan periode ke 2 saya di DPRD Provinsi Jawa Timur. Pada periode lalu saya ditugaskan partai menjadi ketua komisi E. Pada periode tahun ini saya menjadi ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan kehadiran saya nanti bisa menorehkan legacy di wilayah sekitar sini. Jadi apa yang menjadi keluhan warga bisa saya bantu perjuangkan untuk bisa direalisasikan," terang kakak kandung dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung itu.
Begitu diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya, hal ini tidak disia siakan oleh warga untuk mengeluarkan uneg unegnya.
"Saya mau menanyakan tentang BPJS Kesehatan yang sekarang itu harus ada rujukan dari Puskesmas (faskes) dengan syarat pasien dalam keadaan darurat apabila dibawa ke rumah sakit. Kenapa peraturannya tidak sama dengan yang dulu?," tanya salah satu warga bernama Nanik asal Kelurahan Gayam.
Pertanyaan ini kemudian direspon oleh Wara Sundari Renny Pramana. "Ini memang sedang kita perjuangankan persoalan BPJS bukan hanya saya tetapi juga oleh seluruh teman saya yang ada di Komisi E lainya. Kebetulan saya juga masih di komisi E mudah mudahan bisa kita suarakan ke pusat. Karena di sini kita hanya menyampaikan keluhan masyarakat tetapi yang memutuskan di pemerintah pusat. Tapi tetap saya catat," pungkasnya.
Sumber: www.ngopibareng.id
