Jakarta, Gesuri.id - Heri Wahyu Hartono, Aktifis Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) mengecam keras dan menyarankan agar Presiden Jokowi segera melakukan evaluasi para menteri ekonomi yang "hobi" melakukan impor pangan.
Itu dikatakannya terkait kembalinya pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat kebijakan impor.
Baca: PDI Perjuangan Minta Mendag Tak Paksakan Impor Beras & Garam
Setelah sebelumnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang hendak melakukan impor beras 1 juta ton, kali ini, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono rencana mengimpor garam sebanyak 3 juta ton. Dan kebijakan tersebut ternyata sudah diputuskan pemerintah. Hal itu sudah diputuskan dalam rapat bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Kelakuan yang hobi mengimpor ini, sebenarnya persoalan yang sudah mendarah daging, jika ada peluang keterbatasan, mulai mencari celah untuk mengimpor, salah satunya impor garam ini solusi yang instan " kritik Heri panggilan akrab Ketua Dewan Pimpinan Cabang Relawan Perjuangan Demokrasi Kab Indramayu (DPC-Repdem Kabupaten Indramayu) ini kepada wartawan, Jumat (19/3) di Jakarta.
Padahal kata Heri jika para pembantu presiden punya niat memperbaiki ketersedian garam ini bisa melakukan pembangunan pabrik garam serta dengan biaya tidak mahal jika peruntukannya untuk mengamankan stok ketersedian garam dalam negeri.
"Dibandingkan kita harus mengimpor garam terus menerus, " ujarnya.
"Semua instrumen untuk membangun pabrik garam ada di Indonesia, yang tidak ada hanya kemauan dari para pembantu Presiden Jokowi " tegas dia.
Dikatakan Heri, Repdem menyarankan agar para menteri yang bermental tengkulak ini untuk diwaspadai kebijakannya. Karena kata dia lagi, kebijakan Presiden Jokowi bisa tidak sejalan dengan para menteri ekonominya yang dinilai hobi berbisnis.
"Menteri yang bermental tengkulak ini, sudah pasti menjadi salah satu penghambat percepatan pembangunan kemandirian ekonomi yang dilakukan Pak Jokowi. Karena para menterinya cenderung hanya mencari solusi instans, hobi berbisinis dengan rakyatnya, apalagi yang sangat kita khawatirkan justru berbisnis rente dari kebijakan impor ini " kritik Heri
"Repdem minta semua menteri yang bermental tengkulak dan pencari keuntungan pribadi untuk segera dibuang dari kabinet " tukas Heri
Soal kebijakan impor garam ini Sakti Wahyu Trenggono mengatakan sudah diputuskan dalam rapat dengan Menko Perekonomian dihadiri Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Tercatat bahwa berdasarkan neraca, stok produksi garam nasional 2,1 juta ton.
"Lalu kemudian impor (garam) diputuskan 3 juta," kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (18/3/2021) dilansir dari cnbcindonesia.com.
Sebenarnya, Presiden Jokowi dibuat 'murka' lantaran jajarannya tidak mampu mengatasi persoalan impor garam yang sudah mendarah daging sejak lama. Padahal, Indonesia memiliki target tinggi yakni menjadi negara swasembada garam.
Jokowi mengungkap dua masalah utama yang dihadapi dalam hal serapan garam rakyat. Pertama, dari sisi rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar kebutuhan industri.
Baca: Rencana Impor Beras Tidak Masuk Akal dan Harus Dibatalkan!
Sementara itu, di sisi lain industri selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan melakukan impor garam. Jokowi kemudian menyentil jajarannya yang tahu betul mengenai hal ini namun tidak pernah mencari solusinya secara komprehensif.
"Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalah tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
Jokowi mengakui, selama ini persoalan garam hanya disikapi melalui jalan pintas. Ketika industri tidak mampu lagi memenuhi pasokan, maka impor garam pun menjadi sebuah keharusan.
