Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati meminta Pertamina, Pemerintah dan Kejaksaan Agung mengaudit keseluruhan proses pengadaan BBM Bersubsidi Pertalite RON 90 dan Pertamax RON 92.
Proses tersebut harus dilakukan secara transparan sebab telah berhembus trust issue atau krisis kepercayaan rakyat kepada penyelenggara negara menyusul kasus mega korupsi Rp 193,7 Triliun yang ditangani Kejagung.
Terlebih, aroma KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) memang sangat menyengat di tubuh perusahaan pelat merah tersebut sejak beberapa tahun terakhir.
"Kami mendengar bahwa kerugian negara yang ditangani Kejaksaan Agung sebesar Rp 193,7 Triliun itu baru perhitungan di satu tahun saja, bukan kerugian selama periode 2018-2023. Artinya, penyelenggaraan BBM ini telah melenceng dari tujuan awalnya," ujarnya, Jumat (28/2).
"Pertamina itu harus menghadirkan BBM yang murah dan berkualitas untuk kesejahteraan rakyat. Kasus ini justru memperlihatkan bahwa Pertamina hadir untuk penderitaan rakyat. Ini serba kacau dan berkebalikan. Sampai beredar luas itu lelucon Pertamax adalah Pertalite yang nggak antre. Jangan disalahkan rakyat merasa ada trust issue dan marah," imbuhnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menyebut, Komisi VI DPR RI akan segera memanggil Pertamina untuk segera menangani masalah Pertalite dan Pertamax dengan solusi yang clean and clear. Sebab, kata Sadarestuwati, muncul dugaan kasus ini merupakan fenomena gunung es.
"Coba dihitung, ada berapa konsumen di pabrikan mobil dan bengkel mobil yang mengadu ke Komisi VI terkait urusan 'Pertalite yang nggak antre' ini. Korbannya itu masyarakat lho, jangan dianggap enteng. Saya akan minta Badan Perlindungan Konsumen ikut turun tangan biar komprehensif," jelasnya.
Sadarestuwati mengharapkan proses audit dan penyelidikan kasus secara menyeluruh terhadap proses pengadaan BBM Pertamina harus benar-benar dilandasi prinsip transparansi dan tidak pandang bulu. Sebab ditengarai masih ada dugaan konflik kepentingan di dalam Pertamina.
"Rakyat tahu itu masih ada kaitannya dengan Nepotisme. Benar itu, rakyat tahu tapi mereka diam tak berani bersuara," tegasnya.
Dia juga meminta penjelasan sejelas-jelasnya dari Pertamina karena rakyat hanya bisa mengadu kepadanya atau ke sosial media. Sejatinya, kata politisi asal Jombang ini, rakyat tahu kalau menggunakan Pertamax beberapa kali mesin kendaraannya mengalami kendala kecil seperti tarikan gas kurang lancar. Nah, kendala kecil yang terus diabaikan inilah yang membuat konsumen beralih ke SPBU selain Pertamina.
"Kan kecewa rakyat sudah beli BBM Non Subsidi ternyata diperlakukan seperti ini," ungkap politisi perempuan yang akrab disapa Mbak Estu ini.
