Palangka Raya, Gesuri.id - Anggota MPR RI Agustin Teras Narang mengatakan demonstrasi sebagai mimbar kebebasan berbicara yang merupakan hak konstitusi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diatur dan diberi ruang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).
Baca: Rencana Geruduk DPP, Kader PDI Perjuangan Tak Akan Diam!
"Para pemimpin mesti mendengar dan menjawab aspirasi itu. Siapapun pejabatnya, baik di pusat maupun daerah, harus bisa mendengar dan mengartikulasikan aspirasi dalam kebijakan pemerintah," ucapnya saat menyerap berbagai pertanyaan dari sejumlah mahasiswa terkait pandangan terhadap demonstrasi, mahalnya harga minyak goreng serta berbagai isu lain saat sosialisasi empat pilar kebangsaan di Universitas Kristen Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu (16/4).
Ia pun bercerita bahwa dirinya ketika menjabat gubernur Kalteng periode 2005-2015, tidak pernah membatasi atau melarang masyarakat, termasuk mahasiswa di provinsi ini melakukan demonstrasi.
Bahkan pernah ada kejadian dimana salah seorang menteri berkunjung ke Kalteng yang disambut demonstrasi para mahasiswa.
Melihat itu, dirinya pun menyarankan kepada menteri tersebut agar bertemu dan berdialog dengan para mahasiswa yang sedang berdemonstrasi.
"Saya juga kala itu sering menemui mahasiswa yang sedang berdemonstrasi. Jadi, tidak ada masalah. Tapi perlu diingat, demonstrasi mesti memenuhi kewajiban akan ketaatan pada aturan yang berlaku, tanpa anarki dan menimbulkan kerugian pada publik," kata Teras Narang.
Mengenai minyak goreng, anggota DPD RI itu mengakui telah bertemu dan mendengar pandangan berbagai pihak termasuk pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.
Dari berbagai pertemuan itu, mahalnya harga minyak goreng erat kaitannya dengan mekanisme pasar, adanya kebijakan peningkatan kapasitas biodiesel menyerap pasokan CPO, yang semula dipakai untuk kebutuhan pangan.
Selain itu, lanjut dia, harga CPO di pasar internasional juga tengah meningkat, banyak melakukan ekspor yang berdampak pada berkurangnya pasokan domestik.
Negara-negara yang sebelumnya menolak minyak sawit pun harus mengimpor akibat imbas perang Ukraina dan Rusia. Perang itu berpengaruh pada pasokan kebutuhan berpengaruh pada pasokan kebutuhan minyak goreng yang ada.
"Kelangkaan ini adalah akibat ketergesaan pemerintah dalam upaya mengendalikan harga lewat kebijakan penetapan satu harga. Saat tidak siap, justru pemerintah kelabakan menghadapi konsekuensi kebijakan tersebut dan berujung pada kritik publik. Untuk itu, pemimpin menurut saya mesti jeli mencari solusi bagi masalah masyarakat," kata Teras Narang.
Setelah memberikan tanggapan terhadap berbagai pertanyaan yang dilontarkan para mahasiswa, Senator Asal Kalteng itu kembali mengingatkan betapa pentingnya memahami dan memegang teguh empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana empat pilar kebangsaan itu Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ia mengatakan memahami semangat empat pilar kebangsaan sebagai penopang kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai tantangan yang ada.
Baca: Adian Minta Ketua BEM SI Baca Penculikan-Pembunuhan Era Orba
Untuk itu, di tengah berbagai situasi pelik saat ini, para mahasiswa dan generasi muda harus mengembangkan pandangan hidup sesuai Pancasila, menghormati konstitusi dan amanah UUD NRI 1945, menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta setia bersatu menjaga NKRI.
"Semoga para mahasiswa dapat menjadi pribadi yang menentukan pembangunan bangsa di masa depan. Caranya dengan tak lupa menyelesaikan kuliah serta membanggakan orang tua, untuk selanjutnya berkontribusi lebih mengisi kemerdekaan Indonesia," demikian Teras Narang.
Kurator: Syahrul
