Banjarmasin, Gesuri.id – Ketua fraksi PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Rosehan mengatakan penentuan kenaikan harga BBM adalah keputusan pemerintahan. Untuk itu, DPRD Kalsel akan meneruskan suara para mahasiswa melalui pernyataan tertulis ke pemerintah pusat.
Baca Puji Mahasiswa yang Kritis, Hasto Ingatkan Pahami Masalah
“Nanti mungkin akan diberikan surat tertulis secara resmi dari DPRD Kalsel, tentang permasalahan ini,” ujar Rosehan saat menerima rombongan mahasiswa yang terdiri dari organisasi Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (LSISK) yang melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Rabu (7/9).
Aksi demo yang dipimpin oleh Ketua LSISK Kalimantan Selatan (Kalsel) menolak kenaikan BBM dan meminta perubahan konsep subsidi yang tidak tepat sasaran.
Mengenai subsidi yang tidak tepat sasaran, menurut Rosehan, selama ini mungkin dianggap kurang terarah.
Ia berharap, semua bersama-sama mengawal kebijakan pemerintah agar bisa tepat sasaran.
“Sebagian dari masyarakat masih ada yang menerima atas kenaikan harga BBM tersebut,” ucapnya.
Ketua LSISK Kalsel, Iqbal Hambali mengaku kecewa mengenai tuntutan yang tidak diberikan jawaban pasti.
“Saya pribadi tidak percaya jika pemerintahan mengerti akan aspirasi yang kami bawa,” ujar Iqbal, Rabu (7/9).
Baca Batu Pertama Kantor Partai di Kolaka, Ini Pesan Bu Mega
“Mereka hanya menerima, tetapi itu hanya sekedar omongan saja,” ucap Ketua LSISK.
Ia melanjutkan, wakil rakyat memang berkata ingin memperjuangkan tetapi tak ada bukti perjuangan tersebut.
“Kita sudah terlalu kenyang akan janji-janji pemerintah, berkata ingin mensejahterakan tapi tak ada perubahan,” tutup Iqbal dengan mengakhiri aksinya.
Kurator Nanda.
