Banten, Gesuri.id - Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) Propinsi Banten, Sayap Aktivis Pro Demokrasi PDI Perjuangan menggelar vaksinasi bagi warga masyarakat di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (12/8).
Baca: Korupsi di Proyek Pemprov DKI? Opini WTP Bukan Berarti Bebas
Acara vaksinasi ini sebagai kegiatan jemput bola vaksinasi di pedesaan yang bersinggungan langsung dengan perkotaan.
"Acara ini sebagai langkah kami jemput bola melakukan vaksinasi bagi masyarakat. Dengan rentang jarak sekitar 30 Km dari kantor Menko Marves dan Menko Perekonomian, masyarakat belum mendapat kesempatan divaksin.
Setelah berkoordinasi, kami bantu untuk menyasar wilayah pedesaan. dan ternyata, di sekitar sini belum ada kegiatan vaksinasi. Masyarakat begitu antusias, jumlah yang ingin divaksinasi membludak hingga lebih dari 2500 orang. Jelas, sangat kurang," ungkap Rusmarnie Rusli, Ketua Bidang Perempuan, Anak dan Kesehatan DPN Repdem.
Perempuan yang akrab dipanggil Marnie ini menyayangkan manajemen distribusi vaksin yang belum menyentuh di pedesaan. Padahal, Presiden menargetkan kekebalan kelompok (Herd Immunity) secepat-cepatnya. "Pantas saja penyebaran covid19 menggila. Tidak bisa lagi menunggu bola di kota besar. Harus menyasar langsung ke masyarakat di pedesaan. Kita bantu pemerintah kabupaten dan masyarakat pedesaan ini".
Penanggung jawab acara, Ronald Ardelius, yang juga fungsionaris DPD Repdem Banten mengatakan, masyarakat yang divaksin di Propinsi Banten berdasarkan data dari covid19.go.id per tanggal 10 Agustus 2021 baru 19,1 persen untuk vaksinasi tahap pertama dan 9,3 persen vaksinasi tahap kedua. "Sangat mengecewakan, padahal propinsi kami berbatasan langsung dengan Ibukota Negara. Itulah kenapa kami berinisiatif mengupayakan langsung ketersediaan vaksin ini", jelas Wakil Ketua Umum Pengurus Alumni Jerman ini.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Repdem, Abe Tanditasik, terus menyuarakan masalah yang di hadapi rakyat. "Yang disebut rakyat itu bukan cuma kelas menengah keatas yang masih mampu bertahan. Jauh lebih banyak masyarakat akar rumput yang sering disebut wong cilik bertarung tidak hanya melawan covid19, tetapi juga soal hidup mati dirinya dan keluarganya. Jangan naif ini hanya soal tas kain sepaket bantuan. Ini siap-siap benturan horisontal karena ketidak sanggupan ekonomi. Ada masalah cicilan macet dan NPL yang melonjak. Apalagi yang sudah terdampak PHK dan kebangkrutan usaha. Hari ini para menko masih tutup mata soal itu," jelasnya.
Baca: Anies Ngotot Gelar Formula E, Kebijakan Tak Terukur!
"Kami mendesak Presiden untuk memperhatikan hal ini. Plus soal PCR yang sekarang bisa tunggu 2 minggu baru dapat hasil testnya, kecuali bayar luar biasa mahal. Keadaan kahar ini jangan sampai area bancakan. Sudah tidak punya empati ke rakyat banyak, tidak mampu melakukan manajemen kedaruratan secara menyeluruh, ganti saja dua Menko itu!" tutupnya.
