Jakarta, Gesuri.id – Anggota MPR RI Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan menyampaikan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI kepada ratusan masyarakat di Daerah Pemilihannya di Matraman, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, ia meluruskan sejumlah pembelokkan sejarah tentang Pancasila selama ini.
“Proses distorsi sejarah Pancasila berawal dari apa yang disebut politik de-Soekarnoisasi di zaman Orde Baru. Kemudian peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni juga dilarang pada tahun 1970. Tidak berhenti di situ, Orde Baru lalu membuat tafsir 36 butir Pancasila sesuai selera rezim melalui TAP MPR No.II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4),” papar Putra di Matraman, Jakarta Timur, Rabu (27/11).
Bukan hanya itu, lanjut Putra, Orde Baru juga membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), untuk menghapuskan peran sentral Bung Karno dalam pembentukan Pancasila sebagai Dasar Negara.
“Orde Baru menggunakan buku Nugroho Notosusanto yang mengatakan bahwa M. Yamin pada 29 Mei 1945 dan Supomo pada 31 Mei 1945 lebih dahulu berpidato tentang Dasar Negara,” katanya.
Akibat distorsi sejarah Pancasila tersebut, diungkapkan Putra, Bangsa Indonesia mengalami amnesia Pancasila yang mengakibatkan bangsa Indonesia bukan saja melupakan sejarah lahirnya Pancasila, juga melupakan siapa penggali Pancasila dan tokoh-tokoh bangsa lainnya yang ikut membahas dan menyetujui.
Pancasila sebagai dasar Negara yang telah bersifat final, masih kata Putra, melupakan falsafah dasar Pancasila, bahkan melupakan Sila-Sila Pancasila serta pada tingkat yang lebih eksterm adalah meninggalkan Pancasila untuk kemudian diganti dengan ideologi-ideologi lain yang tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Putra juga mengajak kepada seluruh konstituennya yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI tersebut untuk tetap merayakan perbedaan sesama anak bangsa yang multikultural dan majemuk.
“Indonesia ini bukan Negara sekuler. Masing-masing warga negaranya itu diharapkan ber-Tuhan dan menjalankan ibadahnya sebagai warga Negara. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang,” tegas Putra.
Politisi muda PDI Perjuangan itu menambahkan, Indonesia ini seperti kata Bung Karno: Merdeka bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan bangsawan, atau golongan kaya, tetapi "semua buat semua".
“Satu untuk semua, semua untuk satu. One for all, all for one,” ujarnya.
Putra juga mengutip pesan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Indonesia berdiri berdasarkan kesepakatan sesama anak bangsa. Dasar negara, kata Kiai Ma’ruf, adalah Pancasila dan tidak akan tergantikan sampai kapan pun.
"Pancasila adalah titik temu. Sehingga Indonesia menjadi terbentuk,” ucap Putra.
