Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPD Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Jawa Barat Abdy Yuhana meminta agar pimpinan daerah lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat daripada sekadar melakukan pencitraan.
Ia menekankan bahwa kebijakan publik seharusnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan politik dan bertambahnya followers di media sosial.
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
"Misalnya bila Pemerintah Provinsi Jawa Barat kebijakannya itu hanya cenderung pencitraan dan tidak berorentasi kepada masyarakat, kami para alumni GMNI tidak segan memberi kritikan keras tapi tentunya dengan solusi," kata Abdy usai kegiatan Halalbihalal PA GMNI di Hotel Preanger Jalan Asia Afrika Kota Bandung, Minggu (27/4/2025).
Abdy mengatakan, dalam membina hubungan relasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pihaknya melakukan kajian-kajian karena alumni GMNI tersebar di berbagai daerah dan beragam profesi baik di pemerintahan atau lingkungan kampus.
"Kajian-kajian alumni GMNI selalu dilandaskan kepada hal ilmiah dan objektif sehingga jika memang hasil dari pencermatan itu membuktikan bahwa pemerintah Jawa Barat kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada masyarakat tentunya kami akan memberikan support demikian juga sebaliknya," ungkapnya.
Sekretaris Jendral DPP PA GMNI ini mengatakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ini giat membangun diri dengan aktif di media sosial karena mengikuti tren revolusi 4.0.
"Dimana revolusi itu kecenderungannya yang pertama big data, data yang memang harus diutamakan, yang kedua kecerdasan buatan dan yang ketiga adalah kecepatan internet saya melihat bahwa upaya pak Dedi ini adalah bagian dari mengikuti tren revolusi 4.0," bebernya.
Namun demikian, Abdy mengingatkan, bahwa Gubernur dalah top manajemen, dimana dalam mengeluarkan kebijakan itu harus didasarkan kepada manajemen organisasi pemerintahan.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
"Media sosial saya kira adalah hal positif yang bisa mendekatkan antara pemimpin dengan rakyat. Tetapi tetap harus diingat bahwa beliau ini adalah seorang gubernur, yang dalam setiap kebijakannya itu didasarkan kepada rencana pembangunan daerah maupun program pemerintah. Jadi jangan kebijakan itu didasarkan kepada improvisasi," tegasnya.
"Kami berharap pimpinan daerah dapat menjalankan roda pemerintahan dengan lebih baik dan lebih berpihak pada rakyat," tambahnya.
