Jakarta, Gesuri.id - Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Abidin Fikri menegaskan, sikap Indonesia sedari awal tidak pernah berubah dalam mendukung perjuangan kemerdekan rakyat Palestina.
Hal itu mendapatkan pijakan dalam konstitusi, khususnya Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang secara tegas menyatakan bahwa kemerdekeaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan dimuka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
" Bahkan dibagian lain pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 itu, mengamanahkan untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia," ujar Abidin.
Baca: Gus Nabil Minta Pemerintah Audit Donasi Untuk Palestina
Oleh karena itu, lanjut Abidin, jika ditelusur secara historis sikap Indonesia tidak pernah berubah sejak era Presiden pertama RI Ir. Sukarno. Dukungan terhadap rakyat Palestina untuk merdeka disuarakan dalam forum-forum Internasional oleh Indonesia sejak dulu.
Pada tahun 1955 dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung, misalnya, Palestina adalah utusan resmi konferensi yang diiukuti 29 negara (23 Negara di Asia dan 6 Negara di Afrika).
"Dan ungkapan yang cukup menggetarkan dunia disampaikan Bung Karno pada tahun 1962 yang menegaskan: 'Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada rakyat Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel'," ungkap Abidin
Pada era Presiden ke-2 RI Suharto, hubungan Indonesia dengan Palestina juga begitu mesra. Demikian juga di era Presiden ke-3 RI B.J. Habibie hubungan dengan Palestina juga begitu baik.
"Pada era Presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) begitu mesranya hubungan dengan Pemimpin PLO (Organisasi Pembebesan Palestina) Yasser Arafat. Di era ini Gus Dur sangat piawai memainkan peran yang cukup signifikan dalam mengupayakan diplomasi untuk menuju perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Bahkan Yasser Arafat berkunjung ke Indonesia," ujar Abidin.
Abidin pun menjelaskan, hubungan Indonesia dan Palestina tidak terbatas pada hubungan bilateral antar negara, tetapi juga hubungan batin yang kuat antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Yasser Arafat Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Hal ini terlihat jelas saat momen Yasser Arafat berkunjung ke Indonesia, sepanjang pertemuan selalu menggandeng tangan Megawati, yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden RI.
"Suasana kebatinan dalam memperjuangkan Kemerdekaan Palestina adalah bentuk konsistensi perjuangan yang ditanamkan dengan baik oleh Bung Karno," ujar Abidin
Pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), upaya dukungan Indoensia pada saat konflik kekerasan memanas di jalur gaza dilakukan dengan berkomunikasi dan memberi dukungan melalui hubungan telpon dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas sebelum acara buka puasa bersama di Istana Negara (20 Juli 2014), seperti disampaikan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa.
Abidin pun melanjutkan, di masa pemerintahan Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi), sikap Indonesia tidak berubah. Dukungan Indonesia terhadap Palestina sangat genuine (asli) melanjutkan sikap Bung Karno yang sampai sekarang tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel ditengah negara-negara Arab sudah ada yang melalukan hubungan diplomatik dengan Israel.
"Konsitensi dalam mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina tidak bisa ditawar. Dalam rekaman pidato Presiden Jokowi pada pada Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) secara virtual, Rabu (23/9/2020) pagi secara tegas disampaikan, bahwa 'Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir dalam Konferensi Bandung (Konferensi Asia Afrika) yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya'," papar Abidin.
Abidin mengatakan, penegasan Presiden RI Jokowi adalah sikap Indonesia yang terus bertekad menciptakan perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi.
Baca: Palestina Merdeka Itu Tujuan Diplomasi Geopolitik Indonesia
Selain itu, sambung Abidin, Indonesia akan terus berperan sebagai bagian dari solusi. Komitmen ini terus dijalankan termasuk saat Indonesia duduk sebagai Dewan Keamanan PBB.
"Spirit kerja sama akan selalu dikedepankan Indonesia, spirit yang menguntungkan semua pihak, tanpa meninggalkan satu negara pun. No one, no no country should be left behind," ujar Abidin.
Namun dalam pelaksanaannya, Abidin menjelaskan pemerintah Indonesia tetap dalam koridor perjanjian-perjanjian internasional yang disepakatinya.
Di samping itu, kebijakan politik luar negeri Indonesia, harus mengutamakan kepentingan, keamanan, keselamatan dan kemaslahatan warga negara di dalam negeri.
"Dengan demikian kemaslahatan negara secara umum dan keselamatan warga negara di dalam negeri, lebih diutamakan ketimbang mengerahkan pasukan, yang diprediksi lebih banyak mudharatnya," ujar Abidin.
