Jakarta, Gesuri.id - Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang langsung tancap gas dengan mengerjakan tugas yang masuk dalam program unggulan 100 hari pertama kerja usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
"100 hari kerja itu postur dan penganggaran yang akan direalisasikan itu kita ada semua. Tapi yang saya jadikan untuk dipublis itu ada beberapa program unggulan yang memang saya masukkan," kata Ade di Cikarang, Kamis (20/2).
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
Ia menjelaskan program pertama yang menjadi prioritas yakni sarana dan prasarana fisik mulai dari pembangunan jalan, drainase hingga bangunan lain bersifat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dirinya juga telah menyiapkan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau rutilahu kepada masyarakat pra sejahtera yang akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.
Kemudian pemberian insentif kepada guru mengaji kampung dengan rincian 10 orang per desa menyasar 187 desa dan kelurahan se-Kabupaten Bekasi. Gaji RT/RW juga akan dinaikkan secara bertahap.
Ade mengaku kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat tidak menjadi kendala untuk merealisasikan janji-janji politik yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera.
"Karena memang APBD merupakan anggaran rakyat maka harus dikembalikan kepada rakyat melalui pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kuncinya semua harus kompak, dengan tokoh masyarakat juga seluruh organisasi perangkat daerah," katanya.
Dia menekankan transparansi dalam setiap pemakaian anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi, bukan hanya oleh para pemangku kepentingan terkait pembangunan daerah namun seluruh pihak terlibat.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
Ade juga memastikan akan memantau kinerja seluruh perangkat daerah agar pembangunan di Kabupaten Bekasi bisa berjalan optimal demi kepentingan segenap masyarakat.
"Ketika saya memiliki gagasan dan cita-cita untuk membangun Kabupaten Bekasi artinya ini untuk kepentingan rakyat dan daerah. Kalau ada pejabat yang tidak fatsun dan berkinerja buruk akan saya rotasi dan mutasi karena apa yang menjadi kepentingan bupati merupakan kepentingan rakyat," katanya.
