Jakarta, Gesuri.id - Wasekjen PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan rakyat bebas menafsirkan keputusan reshuffle kabinet terhadap Menkumham Yasona Laoly dan Menteri ESDM Arifin Tasrif, karena toh Presiden Jokowi tak mengeluarkan ukuran serta alasan jelas dibaliknya.
Kata Adian, walau reshuffle adalah hal prerogatif presiden, tetapi tetap penting bagi publik untuk tahu alasan lahirnya sebuah keputusan.
“Artinya bahwa menjadi penting, pengambilan keputusan ini karena apa? Yasonna itu sudah 2 periode bersama Jokowi sejak 2014. Apakah reshuffle ini adalah menukar teman lama dengan teman baru adalah sebuah kebiasaan?” Kata Adian dalam konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan, di Jakarta Pusat, Senin (19/8).
“Ataukan memang ada hubungan kehadiran pak Yasonna di deklarasi Edhy Rahmayadi? Ataukah ada hubungan perpanjangan massa jabatan DPP PDI Perjuangan ada penambahan yang ditandatangani pak Yasonna atau ada apa?”
“Atau jangan-jangan ada produk hukum yang akan dikeluarkan dalam waktu 43 hari ini yang mungkin tidak disetujui oleh Pak Yasonna atau Pak Yasonna dianggap sebagai gangguan atau hambatan untuk mengeluarkan produk hukum dalam 43 hari terakhir ini?” Tegas Adian lagi.
Baginya, wajar bila publik mempertanyakan, apakah reshuffle itu akan berguna bagi rakyat dalam menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan, tutupnya pabrik, banyaknya PHK dan lain-lain.
“Wajar jika rakyat bertanya, apakah reshuffle ini juga menjawab tantangan bagi para pelajar mahasiswa, kaum pendidikan, sebagai solusi problem-problem yang ada, atau reshuffle ini hanya menjawab kepentingan kekuasaan saja?l tegasnya.
Pertanyaan rakyat demikian karena pemerintahan sama sekali tak menjelaskan alasan reshuffle.
“Ketika dia tidak menjelaskan oleh negara terkait peristiwa reshuffle ini, maka itu artinya rakyat diperbolehkan bebas untuk menafsirkan, bebas menduga-duga. ini apa? Kan bebas mencari kesimpulan, kenapa? Nggak ada jawaban,” urai Adian.
