Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Adian Napitupulu meradang, imbas efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Alasannya, efisiensi anggaran itu disebut berdampak pada pembangunan infrastruktur di daerah.
Kekesalan Adian Napitupulu itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kamis (6/2).
Baca: Ganjar Pranowo Berkomitmen Hadirkan Pemerataan Pembangunan
Adian memprotes kebijakan Kementerian PU, yang menghemat anggaran Rp 81 triliun sesuai instruksi Presiden.
Terlebih penghematan anggaran tersebut disebut berdampak pada pembangunan infrastruktur.
Adian Napitupulu mengatakan, pengurangan anggaran Rp 81 triliun sangat berdampak pada rakyat.
Ia mencontohkan, program sumber daya air Rp 10 triliun untuk program ketahanan pangan pasti tidak akan tercapai.
Sehingga ke depannya selama satu tahun ini, kata Adian Napitupulu, DPR RI harus rela berbohong dulu ke rakyat karena tidak bisa berbuat apa-apa.
“Jadi menurut saya, teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa di dapilnya. Jadi pembohonglah setahun. Tidak mampu menepati janjinya. Karena memang (anggaran) itu tidak bisa diutak-atik ini,” kata Adian.
Adian mengatakan, dirinya tak mempersoalkannya lagi karena anggaran tidak bisa lagi diutak-atik.
“Toh yang mempertanggung jawabkan secara keseluruhan kepada rakyat adalah pemerintah, ketika rakyat tidak mendapatkan apa-apa di bawah."
Baca: Ganjar Pranowo Minta Masyarakat Sadar Diri
"Ketika jalan tidak terbangun, irigasi tidak terbangun, ketahanan pangan terganggu dan sebagainya. Jadi apapun resikonya kita terima,” ujarnya.
Sementara itu, sebagai informasi Efisiensi anggaran di Kementerian PU sesuai instruksi presiden mencapai Rp 81 triliun lebih.
Kementerian PU mengaku menghemat pembangunan infrastruktur di Kementeriannya akibat penghematan anggaran ini.
