Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Adian Napitulu mengatakan pemerintah jangan selalu mengambil kebijakan praktis seperti menaikkan pajak dan memotong anggaran.
Demikian dikatakannya saat rapat Badan Aspirasi Masyarakat DPR RU RDPU dengan 5 asosiasi pengembang perumahaan, dikutip Minggu (23/3/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan hal tersebut menanggapi keluhan asosiasi pengembang soal lesunya program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
"Negara saat ini sedang kesulitan anggaran," ujar Adian. Maka, lanjutnya, ia menyoroti soal kenaikan pajak dan pemangkasan anggaran.
Alih-alih mengeluh soal lambatnya program 3 juta rumah Presiden Prabowo, Adian juga menyarankan pengembang agar mendorong penerapan UU Perumahan dan Pemukiman untuk meningkatkan pendapatan dari sektor perumahan elit.
Sebelumnya, Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun, yang difokuskan untuk orang-orang berpendapatan di bawah Rp8 juta per bulan alias yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Melalui program ini Prabowo ingin warga, baik yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap, agar bisa memiliki tempat tinggal sendiri.
Namun konsultan properti Anton Sitoru pesimistis dengan realisasi program ini, berkaca dari pengalaman pemerintahan Joko Widodo yang mencanangkan 1 juta rumah per tahun, tapi belakangan tidak berhasil memenuhi target.
