Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mempertanyakan anggaran Polri, Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak dipotong seiring langkah pemerintah melakukan efisiensi.
Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.
Baca: Ganjar Pranowo Pertanyakan Hasil Penghitungan Cepat Sementara
Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.
Pemotongan paling besar menyasar alat tulis kantor (ATK), yakni mencapai 90 persen. Ada juga efisiensi kegiatan seremonial sebesar 56,9 persen hingga efisiensi rapat, seminar dan sejenisnya sebesar Rp45 persen.
"Ada nggak kemudian efisiensi alat tulis kantor di Kementerian Pertahanan? Ada nggak efisiensi alat kantor di kepolisian? enggak ada. Di Badan Gizi ada enggak? Enggak ada efisiensi alat kantor di situ," kata Adian dalam Political Show CNN Indonesia TV, Senin (10/2) malam.
"Enggak ada efisiensi kegiatan seremonial. Enggak ada efisiensi rapat. Enggan ada efisiensi kajian, diklat, honor, percetakan, sewa gedung, lisensi aplikasi, jasa konsultan, enggak ada, kenapa?" ujarnya.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
Ia mempertanyakan alasan beberapa kementerian/lembaga harus berhemat, sementara ada yang tidak harus berhemat.
Adian mengatakan masyarakat butuh jawaban atas pertanyaan itu.
"Rakyat butuh jawaban itu. Kenapa? biar fair. Jasa konsultan dihapus lho. Analisa-analisa dihapus. Terus kita mau bangun gedung tanpa feasibility study (fs)? Ya nggak bisa. Begitu lu bangun bangunan, jembatan, gedung, jalan tanpa fs, pelanggaran. Masuk penjara. Tapi anggaran buat feasibility study dan analisa-analisa itu dipangkas," katanya.
