Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah mengingatkan pentingnya komitmen menjaga kepentingan publik (masyarakat), terkait program-program yang sudah dikeluarkan maupun akan dilaksanakan, khususnya mematuhi kesepakatan terkait keseluruhan Perda yang sudah disusun sebelumnya.
Itu dikatakannya ketika melakukan rapat kerja dengan mitra-mitra dari komisi yang membidangi infrastruktur ini.
"Kami (Komisi IV DPRD Kalbar) melakukan rapat perdana dengan semua mitra kerja. Pembahasan kami masih seputar penegasan, penguatan tupoksi masing-masing sampai dengan mengingatkan fungsi legislatif dalam konteks pengawasan atau kemitraan pengawasan," katanya, Rabu (22/1) di ruang kerjanya.
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
Menurut Agus, soal penguatan pengawasan memang dilakukan DPRD Kalbar tentang keseluruhan kinerja terkait ketaatan dan kepatuhan dalam pelaksanaan seluruh perda yang sudah disahkan sebelumnya. "Itu yang kami (Komisi IV) tekankan dalam konteks rapat kerja (raker) beberapa waktu lalu," ujarnya.
Selain itu, dalam raker dengan semua mitra, Komisi IV juga mendorong peningkatan profesionalisme kerja. Artinya mitra kerja yang jadi leading sektor Gubernur-Wakil Gubernur terpilih nantinya dapat melihat kebutuhan konkrit masyarakat dan disesuaikan dengan visi-misi kepala daerah terpilih.
"Tentu rancangan kerja tersebut harus diwujudkan dalam penyusunan renja (rencana kerja) di SKPD. Harus disesuaikan dengan visi-misi Gubernur-Wakil Gubernur terpilih. Apalagi fungsi penganggarannya sudah sejalan atau diketuk palu sebelumnya," jelas dia.
Renja sendiri disusun memang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat paling mendesak dan dibarengi dengan program unggulan lainnya. Makanya, fungsi penganggaran di Lembaga DPRD Kalbar, tentu akan didukung penuh. Kalaupun nantinya tidak mengcover kebijakan dari visi-misi Gubernur-Wakil Gubernur terpilih pastilah akan ada koreksi, saran dan masukan. "Ini supaya Perda APBD dalam konteks mewujudkan kegiatan masyarakat, benar-benar menjadi APBD yang memiliki kemaslahatan untuk rakyat Kalbar," ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat harus keluar dari angka IPM (Indeks Peningkatan Manusia) 5 terbawah. Zonanya masuk kategori jelek. Setidak-tidaknya dari 38 provinsi di Indonesia, IPM Kalbar merangkak naik di atas 30. "Jangan dong terus bertahan pada posisi 5 terakhir," kata dia.
Baca: Ganjar Sebut Kritik Prabowo yang Maafkan Koruptor
Dia pun optimis peningkatan IPM Kalbar dapat diwujudkan. Khusus Komisi IV DPRD Kalbar yang membidangi infrastruktur, tentu membangun infrastruktur sebagai penunjang seluruh aktivitas masyarakat harus terus dikejar. Sebab, infrastruktur adalah kunci semuanya. Bidang pertanian, perkebunan, perikanan, aktivitas pendidikan, kesehatan, apalagi kemaslahatan ekonomi, semuanya tergantung infrastruktur memadai dan mantap.
"Nah, kalau sudah mantap semua, tentunya bicara kriteria percepatan peningkatan IPM tak lagi bicara di posisi terbawah. IPM kita pastilah bakalan naik. Itu jadi stressing kami ke mitra kerja terkait," kata Agus dengan nada optimis seraya menambahkan bahwa mitra-mitra kerja Komisi IV sendiri cukup banyak. Selain Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, termasuk Bappeda dan lain-lain.
Mantan Ketua DPRD Kubu Raya ini menambahkan bahwa untuk rapat-rapat berikutnya tentu bicara soal pengawasan. Apa-apa saja yang sudah dilakukan para mitra kerja. Program-program kerja apa saja yang sudah dicapai dan sesuaikah atau belum.
Kemudian apakah dilaksanakan dengan baik atau tidak. "Sesuai dengan perda atau tidak. Dilaksanakan sesuai jadwal atau tidak. Masih ada toleransi atau tidak. Kalau tidak tentu ada punishmentnya. Bagi yang berprestasi tentu juga ada rewardnya," pungkas Agus
