Jakarta, Gesuri.id - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan akan meniadakan fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, senior vice president, hingga pejabat level manajer di perseroan.
Baca: Hasto: Covid-19 Mengkhawatirkan, Maksimalkan Gotong Royong
“Dalam RUPS kemarin sudah disampaikan tentang peniadaan fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, dewan komisaris, sampai manager, senior vice president dan lain-lain yang selama ini ada fasilitas tersebut,” ujar Ahok, Selasa (15/6).
Ahok menjelaskan kebijakan tersebut tidak hanya berlaku di induk perusahaan, tapi juga di seluruh grup. Artinya, para pejabat di anak usaha atau subhloding Pertamina juga tidak akan lagi merasakan fasilitas kartu kredit tersebut.
Sebagai gantinya, tagihan atas kebutuhan-kebutuhan yang dikeluarkan oleh petinggi perseroan, seperti untuk jamuan tamu, harus langsung diajukan kepada perusahaan. Selain itu, pemesanan tiket penerbangan, hotel, dan akomodasi maupun transportasi lainnya juga mesti dilakukan atas nama perusahaan.
“Poin potongan dan sebagainya juga harus masuk ke perusahaan, tidak boleh ke nama pribadi,” tutur Ahok.
Pertamina, kata Ahok, menargetkan optimasi biaya atas berbagai penghematan bisa mencapai US$ 1,9 milar pada 2021. Pertamina juga membidik laba bersih lebih tinggi hingga akhir tahun nanti sebesar US$ 2 miliar.
Dalam pembukuannya, Pertamina baru saja mencatatkan laba bersih sepanjang tahun 2020 sebesar US$ 1,05 miliar atau Rp 15,3 triliun (asumsi kurs 14.572 per dolar AS). Ketimbang tahun sebelumnya, laba bersih ini turun. Pada 2019, laba bersih Pertamina mencapai US$ 2,35 miliar atau Rp 35,8 trilun.
Sementara itu, EBITDA yang diperoleh perseroan sebesar US$ 7,6 miliar dengan EBITDA margin 18,3 persen. Pertamina melakukan transformasi, optimasi, efisiensi, dan akuntabilitas di seluruh lini perusahaan sehingga pendapatan konsolidasian di akhir 2020 mencapai US$ 41,47 miliar.
Tren kinerja yang positif di tengah tantangan pandemi Covid-19 dan menurunnya harga minyak dunia, kata Ahok, terjadi karena perusahaan melakukan penghematan dari sisi pengadaan dengan cara sentralisasi dan optimasi biaya serta penjualan produk.
Baca: Tak Tergoyahkan, Elektabilitas PDI Perjuangan Tertinggi
“Kami tidak lagi melalui pihak ketiga,” kata Ahok. Selain itu, perusahaan minyak negara menerapkan sistem pro bono untuk pejabat di anak perusahaan dan cucu perusahaan.
Ahok mengatakan optimasi biaya dengan cara penghematan harus terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pertamina. Selain itu, perusahaan mesti mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk meningkatkan penjualan produk maupun jasa. Dilansir dari bisnis tempo.
