Jakarta, Gesuri.id - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan satu-satunya cara untuk mengelola sampah di Jakarta adalah dengan membangun fasilitas pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF).
"Satu-satunya (cara kelola sampah di Jakarta) bangun ITF untuk pengelolaan jadi energi," kata Ahok melalui YouTube Panggil Saya BTP, dikutip Sabtu (18/5/2024).
Jakarta, kata Ahok, harus bekerja sama dengan daerah-daerah aglomerasi Jabodetabekjur (Jakarta, bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur) untuk mengelola sampah.
"Misalnya di Bantargebang, kita kasih saham kepada mungkin Bekasi (bangun pabrik pupuk)," ujar Ahok.
Selain itu, menurut Ahok, warga juga harus dilatih untuk memilah sampah rumah tangga dibantu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dengan menyediakan bank-bank sampah untuk warga.
"Kita bisa kasih mereka semacam hadiah insentif. Mereka pilahkan, kemudian ada bank-bank sampah, punya masyarakat sebetulnya. DKI bisa pinjamkan mereka tempat untuk pilahkan," kata Ahok.
Politikus PDI Perjuangan itu tidak menampik persoalan sampah tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu, dulu saat menjabat gubernur Jakarta, Ahok punya keinginan membangun ITF di Sunter dan Marunda, namun terhalang sengketa lahan.
"Dulu cita-cita seperti itu, tapi sayang ada sengketa di Sunter sama di Marunda. Kalau enggak (ada sengketa) kita sudah berhasil bangun ITF karena lelangnya enggak diputus. Saya bilang, kalau cuma Rp1,2 triliun, ngapain pakai lelang swasta, enggak ketemu harganya. Ini yang lucu menurut saya," jelas Ahok.
Ahok Sebut Masalah di Jakarta Jadi Pelik karena Keterlibatan Oknum
Ahok mengungkapkan, penyelesaian masalah di Jakarta kerap pelik karena adanya keterlibatan oknum. Padahal, menurut Ahok, Jakarta memiliki dana dan lahan yang cukup untuk membangun fasilitas pengolahan sampah.
"Harusnya kalau Rp1,2 triliun bangun fasilitas Intermediate Treatment Facility, olah sampah itu kayak di Jepang, Singapura. Itu Rp1,2 triliun mah kecil buat DKI. Cuma gara-gara soal nanti fee-nya berapa, mau bayar swasta berapa nggak ketemu ya punya DKI saja kenapa pusing," ucap Ahok.
"Rp1,2 triliun kita bangun aja sendiri, orang swasta juga enggak punya duit bangun kok. Masalahnya enggak punya tempat bangun katanya. Ini banyak oknum-oknum yang bermain yang mesti diberantas," sambung dia.
