Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman tinjau implementasi teknik “sawah bapokok murah,” atau Bertanam Padi dengan Modal Murah yang diusahakan Kelompok Tani Bukik Baeh, Kampung Rumah Gadang, Nagari Sungai Gayo Lumpo, Kecamatan V Jurai.
“Metode ini harus jadi program prioritas Kementrian Pertanian untuk intensifikasi lahan, demi terwujudnya swasembada pangan yang jadi skala prioritas Asta Citanya Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Alex di Padang, Rabu.
Baca: Ganjar Pranowo Hadirkan Pendekatan Yang Berbeda ke Masyarakat
Harapan Alex bukan tanpa alasan. Dari hasil kunjungannya ke Kelompok Tani yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada Selasa (28/1/2025) kemarin, terungkap fakta meningkatnya produksi padi per hektarenya.
“Terjadi peningkatan produksi sebesar 50 persen. Biasanya, produksi padi sebanyak 4 hingga 5 ton per hektar,” ungkap Alex.
“Dengan teknik sawah bapokok murah ini, produksi bisa mencapai angka 7 hingga 8 ton per hektare,” tambah Alex yang juga Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat itu.
Sementara, pembina Kelompok Tani Bukik Baeh, Ir Djoni yang juga penemu teknik sawah bapokok murah ini, menerangkan, dengan mengaplikasikan teknik ini, maka petani tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pengolahan tanah.
Selain itu, terang Ir Djoni, penggunaan pupuk kimia juga semakin sedikit. Karena, unsur hara telah dihasilkan dari jerami yang dilapukan pada hamparan sawah itu.
“Bila dinominalkan, biaya produksinya lebih murah 50 persen dari pada sawah konvensional,” ungkap Ir Djoni.
Baca: Ganjar Pranowo Pertanyakan Hasil Penghitungan Cepat Sementara
Diketahui, Petani Nagari Sungai Gayo Lumpo ini, telah berpengalaman dalam bersawah dengan metode Mulsa Tanpa Olah Tanah (MTOT).
Program yang juga dikenal sebagai bagian dari Udara Bersih Indonesia (UBI) ini menawarkan cara bertani padi tanpa membakar jerami dan tanpa olah tanah intensif, namun tetap menghasilkan panen padi yang melimpah.
Sebelumnya, sawah bapokok murah ini juga telah dikenalkan Alex Indra Lukman saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Menteri Pertanian dan jajaran tanggal 6 Desember 2024 lalu.
