Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis menekankan pentingnya mempertimbangkan perbedaan harga bahan baku di setiap daerah dalam pelaksanaannya.
"Setiap daerah tentu berbeda-beda dari segi harga bahan baku. Pemerintah pusat, Pak Presiden Prabowo, sebenarnya ingin program makan bergizi gratis ini berjalan demi generasi muda kita nantinya di 2045. Dari program percobaan ini, nanti akan dilihat seperti apa program ini akan berjalan," ujarnya.
Ananda juga menyoroti uji coba yang telah dilakukan sebagai langkah positif untuk melihat efektivitas program di berbagai wilayah.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
"Uji coba sudah dilakukan, dan ini adalah langkah yang bagus karena dapat melihat bagaimana pagu anggaran dari pemerintah pusat diaplikasikan di daerah yang berbeda-beda," tambahnya.
Ia menegaskan bahwa harga bahan baku di Kalimantan Timur cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Jawa, sehingga perlu ada pembahasan lebih lanjut untuk menyesuaikan nilai anggaran dengan kondisi wilayah masing-masing. "Harga bahan baku harus dipertimbangkan. Di setiap wilayah ada perbedaan, kalau Kaltim pasti lebih tinggi dibandingkan Pulau Jawa," jelasnya.
Ananda berharap ada ruang untuk diskusi lebih mendalam ke depannya. "Nanti harus ada pembahasan yang lebih detail dan komprehensif untuk menjalankan program ini. Misalnya, apakah ke depan nilainya akan menyesuaikan dengan wilayahnya, atau setiap daerah memberikan tambahan dengan APBD dan disesuaikan dengan masing-masing daerah. Jadi, kita lihat saja dari uji coba ini akan menjadi masukan yang sangat baik untuk pemerintah pusat," ungkapnya.
"Saya pro dengan pemerintahan Pak Prabowo dengan program makan bergizi gratis ini, tapi memang harus ada yang disesuaikan lagi, ada yang cukup dan tidak. Nanti tinggal bagaimana petunjuk teknis pelaksanaannya saja," tutup Ananda Emira Moeis, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, turut meninjau langsung simulasi Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2024 di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Balikpapan. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas gizi siswa, khususnya bagi mereka yang berkebutuhan khusus.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
"Kami ingin memastikan program ini berjalan dengan baik," ujar Akmal Malik usai peninjauan. Didampingi Sekretaris Kota Balikpapan, Muhaimin, dan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, H. Irhamsyah, Akmal juga meninjau simulasi program di SDN 010 Balikpapan Selatan.
Meski alokasi anggaran program ini berasal dari pemerintah pusat (APBN), Akmal menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk memahami pola pelaksanaannya. "Kita harus mempertimbangkan kondisi harga yang tinggi. Pemerintah pusat mengalokasikan Rp10 ribu per paket, tapi apakah di daerah kita harga tersebut cukup?" tanyanya.
Ia menjelaskan bahwa simulasi yang dilakukan menjadi krusial untuk menilai kebutuhan dukungan tambahan dari anggaran daerah demi keberlanjutan program. "Harga-harga di Balikpapan tinggi. Biaya hidup di Samarinda dan daerah lain, termasuk Mahakam Ulu, juga tinggi," jelasnya.
