Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana mengapresiasi dan dukungannya terhadap program kelistrikan PLN.
Lewat program kelistrikan PLN yang dibiayai oleh PMN ini diharapkan bisa memberikan rasa adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan akses listrik.
“Dalam rangka pemerataan keadilan sosial, sebagai wakil rakyat kita menyampaikan apresiasi dan setuju. Saya berharap itu menjadi semangat dan komitmen bapak Dirut PLN,” kata Ananta.
Baca: Ananta Wahana Puji PDI Perjuangan Tangsel yang Produktif
Seperti diketahui PT PLN (Persero) telah merealisasikan rasio desa berlistrik di wilayah 3T melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) mencapai 90,79% per Oktober 2022.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengapresiasi dukungan Komisi VI DPR RI untuk merealisasikan desa berlistrik lewat PMN.
"Berkat dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI, PMN hadir sebagai pengejawantahan keadilan. PLN siap membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama di daerah 3T dan termasuk sebagai pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antar negara," ujar Darmawan dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (29/11).
Dia melanjutkan, PLN melaksanakan peningkatan rasio elektrifikasi bersama dengan mempercepat transisi energi melalui pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat.
PLN juga melakukan pengembangan jaringan transmisi dan gardu induk guna menambah pasokan sistem agar jangkauan pelayanan listrik desa dapat ditingkatkan.
Dia merinci, untuk membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, PLN membutuhkan Rp 25-45 juta per pelanggan.
"Tanpa kehadiran PMN, akses listrik untuk seluruh masyarakat tidak akan terwujud," kata dia.
Baca: Ananta Soroti Isu Intoleransi Beragama di Cilegon
Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan bahwa pada PMN tahun depan, PLN akan memaksimalkan dana tersebut untuk mengejar target rasio desa berlistrik, terutama di wilayah Indonesia Timur yang saat ini rasio elektrifikasinya masih di bawah 90%. Selain itu, PLN juga akan memfokuskan pembangunan akses listrik di wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
"Kami akan mengejar target rasio desa berlistrik meningkat mencapai 93,83% pada 2023 mendatang. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan Komisi VI DPR RI untuk bisa bersama sama mewujudkan listrik berkeadilan," ungkap Darmawan.
Sebagai upaya membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, PLN membutuhkan Rp 408 miliar untuk memaksimalkan rasio elektrifikasi di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Lalu, untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan membutuhkan Rp 5 triliun, sedangkan wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sebesar Rp 2,5 triliun.
