Jakarta, Gesuri.id - Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai DPP PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, mengatakan partainya memilih menjadi penyeimbang pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, diksi penyeimbang sudah dipakai PDI Perjuangan.
"Ya, kata yang sudah dipakai oleh partai adalah PDI perjuangan akan menjadi penyeimbang dari pemerintahan, karena Bu Mega berkali-kali menyampaikan atau mengkhawatirkan adanya goncangan-goncangan di tingkat global, yang nanti berpengaruh terutama ekonomi dan sosial di Indonesia," ujar Andi di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (8/10).
Baca: Ganjar Pranowo Yakin Andika-Hendi Akan Menang di Pilgub Jateng
Andi mengatakan, PDI Perjuangan bersiap membangun interaksi strategis dengan pemerintahan Prabowo. Meski demikian, kata Andi, hal itu tergantung dengan Prabowo apakah mau berinteraksi dengan PDI Perjuangan atau tidak.
"Jadi, kami menyadari bahwa kami bukan pemenang Pilpres, jadi Bu Mega fatsun politiknya, ya sepenuhnya itu adalah prerogratif dari Presiden terpilih. Ya kalau tidak ada kebutuhan apapun, ya sudah, kami tetap saja bersiap-siap untuk mengantisipasi jika ada goncangan-goncangan global yang akan berpengaruh ke Indonesia," ucap dia.
Andi mengatakan, secara ideologi, Megawati dan Prabowo pernah bersama pada Pilpres 2009 sebagai pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
"Kalau secara ideologi, kami pernah bareng, Mega-Prabowo di 2009, pernah bareng menyusun visi, misi untuk Mega-Prabowo, namanya waktu itu manifesto nasionalisme kerakyatan, jadi dari 2009 kami sudah menyadari bahwa antara PDI perjuangan dan Gerindra, visi, misi, paradigma politiknya gak jauh beda," kata dia.
Menurut Andi, posisi PDI Perjuangan berada di dalam atau di luar pemerintah tidak ada masalah. Sebab, PDI Perjuangan akan menjadi penyeimbang pemerintah.
"Dalam, dari luar itu gak ada masalah. Itu bukan pertanyaannya, tapi bagaimana kami memainkan peran penyeimbang itu. Kekhawatiran dari PDI Perjuangan yang paling utama adalah dengan apa yang dilakukan oleh politik Pak Jokowi ke 2024, beban yang akan harus segera diatasi Pak Prabowo tentang regenerasi demokrasi," imbuhnya.
