Malang, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menilai pelaku ekonomi agar menjadi skala prioritas dalam program vaksinasi COVID-19.
Langkah ini diperlukan untuk mempercepat roda perekonomian yang terganggu dampak pandemi COVID-19.
“Saya berpendapat prioritas pemberian vaksin juga harus diarahkan kepada kelompok yang memiliki daya ungkit ekonomi dengan harapan akan mengakselerasi pemulihan perekonomian nasional,” kata Andreas dalam Seminar Membangun Sinergi Membangun Optimisme Pemuihan Ekonomi Malang Raya 2021 di Malang, Jumat (9/4).
Pernyataan Andreas ini menjawab keluhan yang disampaikan oleh pelaku usaha di sektor pariwisata, perhotelan, dan industri keuangan yang mayoritas belum tersentuh vaksin COVID-19.
Baca: Dewanti Siap Pulihkan 3 Sektor Utama Ekonomi Batu
“Sekarang yang dibutuhkan orang adalah faktor keamanan dan kenyamanan, termasuk ketika akan menginap di hotel. Dalam hal ini adalah keamanan dari kemungkinan tertular Covid-19, sehingga dibutuhkan kepastian bahwa orang yang terlibat dalam bisnis perhotelan ini bebas dari COVID-19 Untuk saat ini jaminan keamanan itu adalah vaksin, sementara kami belum mendapatkan itu, entah kapan kami mendapat jatah,” keluh pengelola Hotel Tugu Kota Malang, Vincentia.
Hal senada disampaikan pelaku bisnis pariwisata, Donny Kris Puriyono, yang berharap distribusi vaksin juga memprioritaskan kepada pelaku bisnis pariwisata agar sektor ini bisa segera bangkit.
“Pariwisata adalah salah satu sektor yang terpukul pandem COVID-19. Agen pariwisata, biro perjalanan bahkan destinasi wisata banyak yang kolaps dan belum bisa bangkit karena masyarakat masih takut berwisata. Dengan adanya vaksin harapan kebangkitan sektor pariwisata itu muncul, namun sayangnya kami belum menjadi prioritas kelompok untuk mendapatkan akses vaksin,” papar pemiik Malang Strudel ini.
Menurut Andreas, jika kelompok yang memiliki daya ungkit ekonomi mendapatkan prioritas vaksin akan membawa dampak mempercepat pemulihan perekonomian nasional dan pertumbuhan kembali bisa meningkat.
“Program vaksinasi nasional merupakan salah satu kerangka kebijakan pemulihan ekonomi 2021. Tidak ada salahnya program ini dilakukan penyempurnaan secara moderat dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat,” ujarnya.
Sementara Guru Besar Unibraw Malang Tjandra Fajri Ananda mengungkapkan bahwa salah satu problem program vaksinasi nasional adalah dalam hal distribusi terutama dari aspek geografis.
“Vaksin didrop di provinsi, dari provinsi ke daerah di bawahnya inilah yang menjadi masalah baik penentuan prioritas maupun aspek jangkauan atau jarak dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota.” papaarnya.
Baca: Eri Apresiasi Mal Bantu Percepat Vaksinasi COVID-19
Di tingkat global, sambung dia, juga ada hambatan pasokan karena negara-negar produsen vaksin sekarang mulai mengalami serangan ketiga COVID-19 sehingga membawa dampak pada volume peniriman vaksin ke nagara-negara pemakai termasuk Indonesia.
“Bahkan saya dengar ada revisi dari target penerima vaksin,” paparnya.
Problem distribusi vaksin juga diakui Wali Kota Malang H Sutiaji, untuk para pelaku di sektor keuangan baik bank maupun non bank diperkirakan membutuhkan 20.000 vaksin tetapi belum tersedia.
“Kita sudah ajukan penambahan vaksin ke pusat, semoga akan segera mendapat tambahan.” Tandasnya.
