Jakarta, Gesuri.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menerapkan tarif impor tambahan bagi 60 negara termasuk Indonesia. Perihal ini, eksportir diminta harus bisa mencari peluang ke negara lain selain AS.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Eddy Susetyo mengungkap pemerintah harus segera menerapkan strategi perdagangan untuk mengurangi dampak tarif impor tambahan AS. Untuk hal ini menjelaskan beberapa cara untuk mengurangi dampak tarif AS tersebut.
“Seperti meningkatkan kerjasama perdagangan antar negara Emerging Market Asia, negara-negara BRICS, dan meningkatkan penetrasi perdagangan pada negara tujuan ekspor non-tradisional,” kata Eddy, pada Kamis (3/4).
Ia memandang kebijakan baru Trump ini dapat menurunkan kinerja perdagangan Indonesia secara signifikan. Hal ini bisa terjadi karena tarif resiprokal AS terhadap Indonesia mencapai 32 persen. Selain itu Ia menjelaskan AS adalah negara mitra dagang terbesar kedua bagi Indonesia.
“Ekspor Indonesia ke AS pada tahun 2024 mencapai sebesar USD 26,4 bn atau berkontribusi signifikan sebesar 9,96 persen terhadap total ekspor. Porsi terbesar ekspor Indonesia terutama mencakup komoditas manufaktur seperti tekstil, garmen, produk pertanian dan elektronik,” ujarnya.
Selain itu menurut Eddy melihat fluktuasi pasar keuangan dapat meningkat. Hal ini karena eskalasi perang dagang secara global dapat membuat ketidakpastian dan volatilitas di pasar domestik semakin tinggi.
“Risiko penurunan volume ekspor ke AS akan membatasi pasokan likuiditas Dolar AS, dan berisiko semakin menekan mata uang Rupiah,” ucapnya.
Selain Indonesia, China juga dikenakan tarif impor atau tarif imbal balik (resiprokal) 34 persen. Negara tirai bambu tersebut menjadi negara pertama yang disebut Trump saat mengumumkan tarif baru.
Sementara di negara ASEAN, Trump mengenakan tarif impor yang tinggi ke Thailand dengan lebih tinggi yaitu 36 persen dan Vietnam 46 persen. Selain ASEAN, negara-negara sekutu AS juga kena serangan dari Trump. Misalnya saja Eropa 20 persen, Jepang 24 persen, Korea Selatan 25 persen.
Sumber: m.kumparan.com
