Jakarta, Gesuri.id - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Andreas Eddy Susetyo menunjukkan kepedulian tinggi atas potensi dampak dari ‘Trump Effect’ bagi perekonomian Indonesia.
Diketahui, baru-baru ini Presiden AS Donald Trump menerapkan kebijakan tarif impor yang dinilai kontroversial bagi perekonomian dunia.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Malang Raya, Andreas mengajak duduk bersama jajaran eksekutif, legislatif hingga pelaku dunia usaha dan industri di Senyum World Hotel Kota Batu, Minggu (13/4).
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
Acaranya, dialog interaktif dengan tema ‘Efek Resiprokal AS (Trump Effect) Terhadap Ekonomi Indonesia dan Dampaknya pada Kota Batu’. Kegiatan itu dihadiri banyak pelaku dunia usaha dan industri pariwisata di Kota Batu.
Menurut Andreas yang juga menjabat Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) RI ini dampak paling serius jika situasi ‘Trump Effect’ ini berlarut-larut yaitu terjadinya PHK di mana-mana.
PHK terjadi, jelas Andreas karena kebijakan tarif resiprokal ini akan berdampak terhadap inflasi global hingga pertumbuhan ekonomi nasional melambat.
Saat ini, paling dekat bisa dilihat adalah pada dampak perdagangan, investasi dan keuangan karena nilai pertukaran rupiah kita melemah.
Terlepas dari itu, Andreas yang juga anggota Komisi XI DPR RI tersebut masih melihat situasi ini sebagai kebijakan politis. Bahwa kebijakan tarif ini adalah upaya Amerika Serikat untuk mengembalikan hegemoni politik mereka.
“Kalau berlangsung lama, jika kita berkaca pada 1930 silam, itu gak enak. Semoga segera berakhir,” harap Andreas.
Jadi, sambung dia, langkah yang tepat bagi Indonesia dalam hal ini adalah menegosiasi bukan ikut memberlakukan tarif resiprokal.
Di sisi lain, paling penting yang harus dilakukan dalam situasi ini adalah dengan meningkatkan daya saing internasional. Salah satunya cara adalah dengan memperbaiki sistem perizinan yang akan berdampak baik pada investasi.
“Yang membuat situasi kita semakin menjadi-jadi sampai saat ini adalah masalah perizinan. Karena kalau investor kan perlu cepet. Kalau harus nunggu perizinan sampai 2-3 tahun kan potensinya hilang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Andreas berharap sudah saatnya semua pemangku kepentingan dan para pelaku usaha dan industri di Indonesia duduk bersama merumuskan kebijakan, termasuk di Kota Batu dan Malang Raya ini.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kenapa PDI Perjuangan Baru
“Jangan sampai kita kalang kabut dengan kebijakan ini. Mudah-mudahan sinergitas Pemkot Batu dan pelaku DUDI (dunia usaha dan dunia industri), perekonomian di kota batu bisa terjaga,” harap dia.
Sementara, Ketua Kamar dan Industri Indonesia (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto menjelaskan harapannya kepada pemerintah untuk menggunakan posisinya untik bernegosiasi. Saat ini, hubungan Indonesia dan AS masih tergolong baik.
“Saran saya kepada pemerintah negoisasinya harus berhasil. Kalau dari sisi pengusaha itu tadi inovasi, adaptasi dan kolaborasi, ini penting. Karena kalau tidak, efek dominonya ke daerah akan serius. Karena Trump Effect ini ngaruhnya ke daya beli masyarakat,” kata dia.
