Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI, Andreas Hugo Pareira mempertanyakan maksud dari serangkaian kebijakan kontroversial yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Jokowi jelang berakhirnya masa jabatan pada Oktober 2024.
Andreas begitu ia disapa memandang, kebijakan kontroversial pemerintahan Presiden Jokowi tidak tepat dikeluarkan lantaran saat ini merupakan proses masa transisi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Kebijakan-kebijakan yang tidak seharusnya ini berlangsung dalam masa transisi, yang sebenarnya tidak sangat urgent diputuskan pada massa transisi, sehingga menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan pemerintahan ini?,” tanya Andreas saat berbincang dengan awak media, Kamis,(6/6).
Baca: Ganjar: Perlu Ada Ruang 'Check and Balances' di Pemerintahan
Andreas menilai, seharusnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi MK yang menolak gugatan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dan 3 secara politik pemerintahan Presiden Jokowi fokus memasuki masa transisi dengan Prabowo.
“Presiden existing seharusnya hanya berfungsi,pertama menyelesaikan program pemerintahan yang berjalan. Kedua, mempersiapkan secara baik transisi pemerintahan yang berikut, sehingga pemerintahan akan datang bisa langsung running well,” jelas Andreas.
Andreas heran, apabila di masa proses transisi ini pemerintahan Presiden Jokowi malah membuat banyak kebijakan-kebijakan kontraversial yang justru bisa menyulitkan pemerintahan yang akan datang.
“Dua kebijakan terakhir menyangkut uang kuliah tunggal (UKT) untuk mahasiswa di bidang pendidikan timggi, dan yang terakhir soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera),” papar Andreas.
Andreas menegaskan , dua kebijakan yakni UKT dan Tapera menyentuh langsung hajat hidup rakyat. Sehingga, Andreas menganggap wajar apabila dua kebijakan itu memantik penolakan rakyat.
Baca: Ganjar Tegaskan Gugatan ke MK Sebagai Bentuk Kewarasan!
“Disamping itu masih ada beberapa kebijakan legislasi yang kontraversial seperti Revisi UU Kementerian Negara, Revisi UU MK menyangkut usia hakim MK, Revisi UU Penyiaran, Revisi UU TNI dan Polri dan keputusan MA soal batas usia 30 tahun bagi calon pada saat dilantik yang juga sangat kontraversial,” imbuh Andreas.
Andreas berharap, agar serangkaian kebijakan kontroversial di pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak menjadi bom waktu bagi kepemimpinan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
“Mudah-mudahan ini tidak meninggalkan bom waktu pemerintahan yang akan datang (Prabowo),” tandas Andreas.
