Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira mengaku gerah melihat manuver politik Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan belakangan ini.
Baca: Mufti Anam: Minyak Goreng Ditangani Kemenperin Lebih Gagal
Terutama klaim Luhut soal dukungan sebagian besar pengguna media sosial terhadap wacana penundaan Pemilu 2024.
Andreas mengajak Luhut dan publik mengingat kembali era Soeharto jatuh dari tampuk kekuasaannya.
Ia mencatat tahun 1997, setahun sebelum Soeharto turun dari jabatannya, Harmoko yang saat itu menjabat Ketua MPR RI melapor ke Soeharto bahwa rakyat masih menghendakinya dipilih oleh MPR menjadi presiden untuk ke-7 kalinya.
Andreas tak ingin Presiden Joko Widodo mengalami nasib yang sama dengan Presiden Soeharto.
Baca: Reformasi IDI, Eksistensi Kembalikan Pada Tujuan Bernegara
"Tahun 1998 justru Harmoko pulalah yang mengetok palu memberhentikan Soeharto sebagai presiden setelah Soeharto mengundurkan diri 22 Mei 1998," kata Andreas.
Sejarah tersebut setidaknya menjadi pelajaran penting agar tidak melanggar konstitusi hanya demi mempertahankan kekuasaan.
"Jangan melanggar konstitusi hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Nanti rakyat marah," tegas dia.
Andreas juga mempertanyakan kebenaran big data versi Luhut tersebut. Apalagi, kata dia, pemilih PDI Perjuangan disebut mendukung penundaan Pemilu Serentak 2024.
"(Data) Dari mana? Jangan kita menjerumuskan Jokowi dengan klaim-klaim seperti itu (big data)," tandas Andreas. Dilansir dari rmoljabarid.
