Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, mengkritik Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi yang menanggapi teror kiriman kepala babi ke kantor media Tempo dengan mengatakan 'dimasak saja'.
Andres menilai pernyataan itu arogan dan menggambarkan penghinaan.
"Respons Jubir Istana yang menyuruh agar kepala babi tersebut dimasak adalah arogan yang berbau penghinaan terhadap media. Tidak pantas seorang jubir yang merepresentasikan suara Istana berkata demikian," kata Andreas dalam keterangannya, Selasa (25/3).
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
Andreas menyebut pernyataan Hasan Nasbi nirempati, tak menghargai hak asasi manusia (HAM). Ia menyebut pemerintah semestinya menjamin keamanan bagi warganya dalam bekerja.
"Konstitusi kita mengatur negara menjamin hak atas pekerjaan yang layak bagi setiap warganya. Layak di sini artinya termasuk dari sisi kenyamanan dan keamanan. Dan jaminan atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia. Tindakan ini bisa disebut sebagai bentuk teror yang bertujuan untuk membungkam media massa," katanya.
Pimpinan Komisi XIII DPR RI ini mengecam sikap Hasan Nasbi. Ia menyarankan semestinya Istana tak menanggapi teror kepada jurnalis dengan candaan.
"Pemerintah seharusnya mengambil sikap serius terhadap upaya intimidasi terhadap pers, bukan justru meremehkan insiden ini. Pernyataan yang dianggap bercanda atau meremehkan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen Pemerintah dalam melindungi kebebasan pers," ujar dia.
Ia menilai pernyataan Hasan Nasbi mencoreng citra pemerintah menyikapi perlindungan bagi jurnalis. Andreas meminta Hasan Nasbi meminta maaf secara terbuka.
"Pernyataan seorang pejabat yang meremehkan ancaman terhadap media dapat mencoreng citra Pemerintah. Apa yang disampaikan Hasan Nasbi mencerminkan sikap yang miskin etika dan tidak pantas diucapkan oleh pejabat negara," ujar Andreas.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
"Pernyataan yang bersangkutan membuat publik mempertanyakan komitmen Pemerintah dalam menjamin keamanan dan kebebasan berekspresi. Dan saya rasa sebaiknya Hasan Nasbi meminta maaf atas pernyataannya yang tak hanya meremehkan kinerja jurnalis, tapi juga tak sensitif HAM," tambahnya.
Andreas pun menegaskan penting agar pihak berwajib mengusut tuntas kasus teror terhadap Tempo. Ia ingin ada bukti nyata dari pemerintah untuk melindungi setiap pekerja di Indonesia.
"Tanpa respons yang tegas, masyarakat bisa semakin skeptis terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi jurnalis," ujar Andreas.
"Respons dan ketegasan dari Negara juga penting. Karena jika aparat dan Pemerintah mengabaikannya, publik justru akan bertanya-tanya ada isu apa di balik teror kepada media ini," imbuhnya.
